Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan mengatakan dampak dari sistem PPDB yang kurang efisien akan menyebabkan banyak anak di Indonesia yang putus sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti targetkan rencana penghapusan zonasi diputuskan Februari 2025. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian.