Purwadi mengatakan tercantum dalam UU No.59/2024 pelayanan publik berkualitas dan inklusif adalah bagian integral dari arah pembangunan jangka panjang bangsa.
Sebanyak 1.500 calon PPPK di NTB demo menuntut pembatalan penundaan pengangkatan hingga Maret 2026. Mereka minta MenPAN-RB dicopot dan hak-hak mereka dipenuhi.
Pemerintah siapkan Sekolah Rakyat mulai 2025-2026 untuk akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Program ini dukung visi Indonesia Emas 2045.