PP Muhammadiyah mendukung Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian baru. Alasannya, penyelenggaraan ibadah haji perlu ditangani secara terpadu.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-6 yang salah satu agendanya menetapkan Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi mitra kerja baru Komisi VIII DPR RI.
Wakil Kepala BPH RI, Dahnil Anzar, enggan mengomentari posisinya di Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini diatur dalam RUU terbaru.
Calon jemaah haji asal Jawa Timur mendapat kabar gembira dengan tambahan 7.000 kuota. Gubernur Khofifah dan Menteri Haji Gus Irfan mengonfirmasi berita ini.