Penghitungan kerugian keuangan negara Rp 300 triliun dalam kasus korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah dibeberkan jaksa di sidang.
Keterlibatan PBNU dalam pengelolaan tambang diyakini mampu membantu pemerintah mewujudkan operasional pertambangan yang mengedepankan aspek lingkungan.
"Saya kira Muhammadiyah punya sumber daya manusia untuk mengelola tambang, termasuk komitmennya untuk tidak merusak lingkungan," kata Ace Hasan Syadzily.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah," kata Eddy Soeparno.