BPS menunda pengumuman angka kemiskinan untuk memastikan kualitas data. Penundaan ini terkait perbedaan data dengan Bank Dunia dan komitmen akurasi statistik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendorong Kantor KUA di tiap kecamatan untuk menjadi konselor bagi keluarga guna menekan angka perceraian.