Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian.
Buruh di Jawa Timur mendesak UMP 2026 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi unjuk rasa dijadwalkan di depan Kantor Gubernur pada 22-24 Desember 2025.
Sejumlah warga kembali mengajukan gugatan terkait UU TNI yang pada intinya meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi prajurit TNI pada jabatan sipil.