detikEdu

Kemendikdasmen Beberkan Alasan Terbit SE Penugasan Guru Non-ASN, Catat!

Kemendikdasmen jelaskan alasan terbitnya SE terkait penugasan guru non-ASN usai tuai tanda tanya dari publik. Simak penjelasannya.

Senin, 11 Mei 2026 13:35 WIB

detikJabar

Akun FB 'Kang Dedi Mulyadi' Dikuasai Pihak Lain, Ini Respons KDM

Dedi Mulyadi, calon Gubernur Jabar, mengungkap akun Facebook 'Kang Dedi Mulyadi' dengan 11 juta pengikut dikuasai pihak tak bertanggung jawab.

Minggu, 17 Nov 2024 17:36 WIB

detikJogja

Pakar UGM Sebut Kampus Kelola Tambang di Revisi UU Minerba Bisa Picu Prahara

Fahmy Radhi dari UGM menilai RUU Minerba berpotensi merugikan perguruan tinggi. Ia mendesak DPR mencabut draft yang izinkan kampus kelola tambang.

Rabu, 22 Jan 2025 12:35 WIB

detikNews

Parlemen Eropa Tunda dan Lemahkan UU Anti-Deforestasi

Parlemen Eropa menyerah pada tekanan politik dan sepakat menunda regulasi anti-deforestasi.

Sabtu, 07 Des 2024 18:26 WIB

detikSulsel

Demokrat Sulsel Dorong Revisi UU Pemilu Usai MK Hapus Presidensial Threshold

DPD Demokrat Sulsel menyambut positif putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, mendorong revisi UU untuk demokrasi yang lebih inklusif.

Jumat, 03 Jan 2025 17:48 WIB

detikNews

Pemerintah Hormati MK Hapus Presidential Threshold, Siap Bahas Revisi UU Pemilu

Menko Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT) dalam pencalonan presiden.

Jumat, 03 Jan 2025 10:39 WIB

detikSumut

Aniaya Pacar hingga Tewas, Pria di Medan Dituntut 13 Tahun Penjara

David Chandra diadili atas pembunuhan pacarnya, Lina. David dituntut 13 tahun penjara.

Senin, 11 Mei 2026 18:01 WIB

detikNews

Pukat UGM: Pengampunan Terhadap Koruptor Bahaya dan Bertentangan dengan UU

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya.

Minggu, 22 Des 2024 09:02 WIB

detikNews

Yusril Bahas Peluang MK Hapus Ambang Batas DPR, Golkar: UU-nya Belum Diubah

Yusril membahas peluang MK membatalkan parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.

Rabu, 15 Jan 2025 20:03 WIB

detikInet

UU PDP Sudah Berlaku, Pemerintah Masih Punya 2 PR Besar

UU Perlindungan Data Pribadi sudah berlaku sejak 17 Oktober 2024. Namun pemerintah dinilai masih memiliki dua PR besar terkait penegakan UU PDP.

Kamis, 19 Des 2024 21:03 WIB