detikNews Cetak Sejarah, WNI Jadi Sopir Bus Asing Pertama di Jepang Seorang pria asal Indonesia mencetak sejarah sebagai sopir bus asing pertama di Jepang. Jumat, 07 Feb 2025 12:00 WIB
detikNews Selangkah Lagi Indonesia Punya Kementerian Haji dan Umrah Indonesia bakal memiliki Kementerian Haji dan Umrah. DPR dan pemerintah sepakat membentuk kementerian baru untuk mengatur urusan haji dan umrah. Minggu, 24 Agu 2025 21:01 WIB
detikEdu Riwayat Istilah Orde Lama yang Dihapus Pemerintah dalam Penulisan Ulang Sejarah Pemerintah tiadakan istilah Orde Lama dalam 10 jilid buku penulisan ulang sejarah Indonesia. Seperti apa sejarah istilah ini? Jumat, 30 Mei 2025 13:00 WIB
detikNews Natalius Pigai Nilai Presidential Threshold 20% Langgar HAM Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM. Karena membatasi seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa. Sabtu, 15 Mar 2025 01:11 WIB
detikSumut Menteri HAM Sebut Presidential Threshold 20 Persen Langgar HAM Menteri HAM Natalius Pigai menilai ambang batas pencalonan presiden 20% melanggar HAM. Ia menyerukan hak politik yang lebih inklusif dalam demokrasi. Jumat, 14 Mar 2025 22:00 WIB
detikJabar Penyesalan Terlambat Ketua Bawaslu KBB Usai Pesta Sabu Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah, ditangkap karena pesta sabu. Ia mengaku menyesal dan dijerat dengan undang-undang narkotika. Sabtu, 08 Mar 2025 04:00 WIB
detikNews Legislator Kritisi Usul Perpanjang Usia Pensiun TNI: Banyak Perwira Nganggur "Mungkin juga di TNI bahwa sekarang banyak perwira khususnya perwira ini banyak yang nganggur, Pak, karena tidak ada jabatan, nonjob," ucap Frederik. Senin, 03 Mar 2025 16:46 WIB
detikOto Menilik Pajak dan Identitas Fortuner Pelat Sipil Berstrobo Padahal Ada Patwal Viral mobil Fortuner pelat sipil santai memakai strobo yang hidup. Terlihat juga di depan mobil tersebut terdapat anggota patroli pengawalan. Selasa, 11 Feb 2025 17:35 WIB
detikHikmah Alasan Prabowo Bentuk Kementerian Haji Indonesia Prabowo ungkap alasan bentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini katanya. Senin, 20 Okt 2025 19:22 WIB
detikJatim Perda Pajak Jombang di 2026 Direvisi Usai PBB Naik 1.202% DPRD Jombang revisi Perda Pajak untuk menurunkan PBB P2 yang melonjak hingga 1.202%. Masyarakat dapat mengajukan keberatan untuk keringanan pajak. Kamis, 14 Agu 2025 17:15 WIB