Baleg DPR RI menyepakati revisi hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ menjadi usul inisiatif DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menilai, tanpa harus membuat Undang-Undang Perampasan Aset, upaya pemberantasan korupsi masih menjadi atensi pihaknya.
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah agar menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menjadi Rp 2,7 juta.