Wamen Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mengomentari soal polemik hak cipta-royalti yang ramai dibahas.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan upaya menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) harus menjadi kepedulian semua pihak.
Ia menyebutkan hal ini menindaklanjuti pelaksanaan ibadah haji 2026 yang tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji.