Badan Pengkajian MPR RI menyerahkan hasil kajian pembentukan PPHN ke KPU. Kajian itu membahas visi misi calon pimpinan baik di tingkat pusat hingga daerah.
Opsi pemilu proporsional tertutup dikemukakan karena pemilu yang selama ini dilakukan dinilai menekan biaya yang mahal, termasuk tingginya biaya money politic.
"Tadi saya sampaikan pemilu di Indonesia itu sangat mahal, biaya dari APBN itu mungkin dari Rp 100 triliun untuk KPU dan Bawaslu," kata Djarot Saiful Hidayat.