Fraksi PKB mengusulkan unsur pimpinan daerah DKJ dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu, baik untuk gubernur, wali kota, bupati, maupun wakil rakyat
Waka Komisi II DPR F-PDIP Junimart tak setuju gubernur DKJ dipilih presiden seperti diatur dalam RUU DKJ. Dia menekankan DKJ bukan provinsi administratif.
Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ) menjadi RUU usulan DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang menolak.