detikProperti
Ara Usul Revisi UU Perumahan ke DPR, Apa Tujuannya?
Menteri PKP Maruarar Sirait usulkan revisi UU Perumahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Rabu, 21 Mei 2025 09:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikJateng
Eks Wamenaker Noel Ngaku Dapat Setoran Lain, KPK Telusuri
Terdapat temuan anyar dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Kamis, 11 Sep 2025 10:44 WIB
detikFinance
Ciptakan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, Bamsoet Dukung Revisi UU KADIN
Bamsoet menegaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN Indonesia merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan sektor ekonomi di Indonesia.
Rabu, 12 Mar 2025 19:31 WIB
detikNews
Pengakuan Noel soal Setoran Lain Diungkap KPK
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku mendapatkan setoran lain selain pemerasan sertifikasi K3. KPK saat ini tengah mendalami setoran itu.
Kamis, 11 Sep 2025 07:01 WIB
detikSumbagsel
Pemprov Gandeng Polda Sumsel Atasi Masalah Pekerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel diminta berkolaborasi membuat desk ketenagakerjaan bersama Polda Sumsel.
Kamis, 01 Mei 2025 16:20 WIB
detikNews
KPK Ungkap Noel Akui Dapat Penerimaan Lain Saat Jabat Wamenaker
KPK mengatakan Noel, tersangka kasus pemerasan K3, mengaku mendapatkan penerimaan lain selama menjabat Wamenaker. KPK mendalami keterangan Noel.
Rabu, 10 Sep 2025 10:41 WIB
detikNews
RUU Haji dan Umrah, Tim Petugas Haji Daerah Dihapuskan
DPR RI dan pemerintah bahas revisi UU Haji, menghapus Tim Petugas Haji Daerah. Petugas haji akan ditentukan pusat untuk koordinasi yang lebih baik.
Minggu, 24 Agu 2025 17:14 WIB
detikNews
Gubernur Lemhannas Nilai Revisi UU TNI Masih dalam Konteks Supremasi Sipil
Ace mengatakan keberadaan TNI dalam lembaga tertentu diperlukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
Senin, 17 Mar 2025 17:45 WIB
detikNews
Komisi III DPR Bakal Siarkan Langsung Rapat Tim Perumus-Sinkronisasi RKUHAP
Komisi III DPR memutuskan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) revisi Undang-Undang Kitab Acara Hukum Perdana (RKUHAP) disiarkan ke publik.
Jumat, 11 Jul 2025 18:09 WIB
detikNews
CSIS Beberkan Masalah UU TNI: Kurang Transparan dan Tumpang-Tindih
CSIS menilai pengesahan UU TNI kurang transparan, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, dan rentan tumpang-tindih wewenang.
Selasa, 25 Mar 2025 11:03 WIB