.webp)
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik untuk periode April-Juni 2024. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P. Hutajulu mengungkapkan hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia menuturkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan November tahun 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.580,53/USD, ICP sebesar US$ 77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar US$ 70/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.
"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik," kata Jisman dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Daftar Tarif listrik April-Juni 2024
1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh.
2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.
3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.
4. Golongan R-2/TR daya 3.500 - 5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.
7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.
8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.
9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh.
10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh.
12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644 per kWh.
Nah, bagi kamu yang ingin membeli token listrik atau menggunakan listrik pra-bayar bisa banget untuk mengecek besaran kWh yang didapatkan. Sebab, besaran yang didapatkan tidak sama dengan apa yang dibayarkan.
Misalnya, saat membeli token listrik Rp 200.000, token yang didapat tidak sampai Rp 200.000. Hal ini terjadi karena pengisian token listrik pra-bayar dikonversikan dalam bentuk kilowatt hour (kWh) sesuai tarif listrik yang berlaku, bukan dalam nominal Rupiah.
Tak hanya itu, pada saat pengisian token listrik juga terdapat biaya lain sehingga memotong sedikit jumlah kWh yang didapat. Dilansir dari situs resmi PLN, biaya tersebut adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sudah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun, tarif PPJ antara 3-10%.
Lantas, bagaimana penghitungan kWh yang didapat dari nominal token listrik yang dibeli?
Simulasi Penghitungan kWh yang Didapat dari Pembelian Token Listrik
Sebagai contoh, pelanggan membeli token listrik Rp 300.000 di wilayah Jakarta untuk rumah dengan daya listrik 1.300 VA. Apabila PPJ Jakarta adalah 3%, maka penghitungannya sebagai berikut.
Harga token = Rp 300.000
PPJ 3% = Rp 300.000 x 3% = Rp 9.000
Tarif dasar listrik = Rp 1.444,70 per kWh
Maka besaran token yang didapat:
(Rp 300.000 - Rp 9.000) : Rp 1.444,70 = 201,4 kWh
Jadi, dengan pembelian token Rp 300.000 untuk golongan 1.300 VA non-subsidi di Jakarta, daya listrik yang didapatkan sebesar 201,4 kWh.
Apabila pembelian token listrik melalui bank, harga tersebut belum termasuk biaya admin bank untuk setiap transaksi.
(abr/zlf)
