.webp)
Pemerintah menurunkan alokasi untuk kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan menjadi Rp 30 triliun pada 2027. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan tahun ini yang alokasinya mencapai Rp 50 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan total target program kredit pemerintah pada 2027 mencapai Rp 394,2 triliun. Target tersebut terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun, Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp 600 miliar, Kredit Perumahan sebesar Rp 30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera sebesar Rp 30 triliun.
"Pertama, tadi kita bahas terkait Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Untuk tahun 2027, kita tetapkan target KUR sebesar Rp 394 triliun secara keseluruhan, dengan rincian berbagai program kredit, termasuk KUR sebesar Rp 325 triliun dan kredit perumahan sebesar Rp 30 triliun," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus untuk sektor perumahan, alokasi Rp 30 triliun itu akan digunakan melalui dua sisi yaitu supply (pasokan) dan demand (permintaan). Dari sisi pasokan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan akan dimanfaatkan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan bahwa dari sisi demand, penyaluran KUR Perumahan mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 116 ribu rumah.
Sementara itu, per Oktober 2026, penyaluran KUR Perumahan Rp 27,7 triliun dari total target Rp 50 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan untuk sisi supply dan demand dengan total 115.897 debitur.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengungkapkan, dari 115.890 debitur itu sebanyak sebanyak 3.883 debitur dari sisi supply. Rinciannya, pengembang perumahan 1.415 debitur, pedagang bahan bangunan sebanyak 2.068 debitur, dan penyedia jasa konstruksi 400 debitur. Total KUR Perumahan yang disalurkan mencapai Rp 9,4 triliun.
Sementara itu dari sisi demand ada 112.014 debitur. Rinciannya, untuk renovasi rumah ada 91.824 debitur, pembelian rumah ada 10.574 debitur, lalu pembangunan rumah untuk kegiatan usaha sebanyak 9.616 debitur. Total KUR Perumahan yang disalurkan Rp 18,2 triliun.
"Nah, yang menarik dari sisi deman, ini juga bisa kemudian sangat membantu kami di pencapaian (Program) 3 Juta Rumah bahwa ada 91.824 UMKM yang difasilitasi KPP ini. Ada 10.574 debitur ya UMKM yang sudah kita fasilitasi untuk pembiayaan rumah, dan ada 9.616 untuk pembangunan rumah sehingga total di 112.014 atau di Rp 18,2 T untuk sisi supply," ungkap Sri dalam agenda Evaluasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi Hingga Akhir Tahun di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Sebagai informasi, pada Juni 2026, pemerintah menaikkan plafon penyaluran KUR Perumahan untuk tahun 2026 menjadi Rp 50 triliun dari yang sebelumnya Rp 36 triliun. Hal ini menyusul banyaknya masyarakat yang memakai KUR Perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hingga 20 Juni, penyaluran KUR Perumahan sudah mencapai Rp 19,2 triliun atau 54,6 persen dari anggaran Rp 36 triliun, Rinciannya, total debitur dari sisi suplai 2.271 dan sisi demand 84.774.
"Jadi ini sama saja dengan 54,6% pencapaian. Untuk itu dinaikkan kita dari tadinya Rp 36 triliun, hari ini diputuskan menjadi Rp 50 triliun," ujar Ara di Kantor Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
