Lebih dari 1.000 penyewa rumah di Portland, Maine, Amerika Serikat, berpotensi mendapatkan pengembalian uang sewa setelah serikat penyewa memenangkan kesepakatan senilai US$ 3,6 juta atau sekitar Rp 64 miliar (kurs Rp 18.000). Kesepakatan itu tercapai setelah pemilik properti setempat dituduh menaikkan harga sewa melampaui batas yang diizinkan.

Dikutip dari Realtor, Kamis (22/10/2026) kesepakatan tersebut dicapai pada Minggu antara Trelawny Tenants Union (TTU) dan pemilik properti Geoffrey Rice. Dalam kesepakatan itu, Rice diwajibkan mengembalikan hampir US$ 3 juta atau sekitar Rp 48 miliar kepada lebih dari 1.000 penyewa, baik yang masih tinggal di properti miliknya maupun mantan penyewa. Pengembalian tersebut mencakup kelebihan pembayaran sewa sejak 2020. Selain itu, terdapat denda dan alokasi dana lain dalam total kesepakatan US$ 3,6 juta.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap aturan pengendalian sewa dan hak penyewa di Portland yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Peraturan tersebut membatasi kenaikan sewa tahunan hingga 70% dari tingkat inflasi wilayah Greater Boston berdasarkan indeks harga konsumen, dengan batas maksimum kenaikan 10%.

Kesepakatan tersebut juga mewajibkan Rice mengembalikan besaran sewa di seluruh 19 properti miliknya di Portland ke tingkat yang sesuai dengan ketentuan per 1 Desember 2022. Properti-properti tersebut mencakup lebih dari 300 unit hunian.

Berdasarkan keterangan Ethan Strimling, bendahara TTU, penyewa di salah satu bangunan milik Rice sekaligus mantan Wali Kota Portland, sekitar US$ 2,86 juta dari dana kesepakatan akan digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sewa kepada lebih dari 1.000 penyewa saat ini maupun mantan penyewa.

Sementara itu, US$ 230.000 dialokasikan untuk menutup biaya serikat penyewa, termasuk biaya yang telah dikeluarkan dan kebutuhan mendatang. Sebanyak US$ 250.000 akan dibayarkan sebagai denda kepada Pemerintah Kota Portland, sedangkan US$ 260.000 disimpan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan tambahan biaya.

Salah satu kasus yang ditemukan dalam proses penghitungan pengembalian uang menunjukkan bahwa sewa sebuah unit pada 2020 naik US$ 300 di atas batas yang diperbolehkan. Akibatnya, total pengembalian untuk unit tersebut diperkirakan melampaui US$ 24.000 karena uang itu harus dibagikan kepada beberapa penyewa yang pernah tinggal di sana selama bertahun-tahun.

Rice tidak memberikan komentar mengenai kesepakatan tersebut saat dimintai tanggapan oleh Realtor.

Trelawny Tenants Union terbentuk pada 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda. Awalnya, kelompok ini merupakan wadah saling membantu antarwarga di lingkungan tempat tinggal mereka.

Strimling mengatakan, serikat tersebut berupaya bekerja sama dengan Rice untuk mengendalikan kenaikan sewa dan mencegah pengusiran penyewa selama pandemi. Namun, gugatan yang diajukan kemudian menuduh Rice berulang kali melanggar aturan pengendalian sewa dan hak penyewa di Portland.

Setelah bertahun-tahun menjalani proses di pengadilan dan Dewan Sewa, kedua pihak akhirnya mengikuti mediasi selama 20 jam pada pekan sebelumnya. Proses itu berujung pada kesepakatan senilai US$ 3,6 juta.

Strimling menilai aturan pengendalian sewa menjadi instrumen penting untuk melindungi penyewa dari kenaikan harga yang tidak terkendali.

"Pemberlakuan pengendalian sewa di Portland merupakan momen yang sangat penting ketika kami melihat harga sewa terus melonjak. Aturan itu membantu membatasi kenaikan harga yang berlebihan dan ketidakstabilan," kata Strimling kepada Realtor.

Ia menambahkan, keberadaan aturan tersebut memberi serikat penyewa alat yang kuat untuk terus memantau praktik pemilik properti.

Aturan pengendalian sewa di Portland menetapkan batas kenaikan berdasarkan inflasi. Sejak 2024, persentase kenaikan sewa yang diizinkan di kota tersebut berada di bawah 3% per tahun. Untuk 2027, kenaikan sewa hanya diperbolehkan sebesar 2,6%.

Meski demikian, kebijakan ini juga menuai kritik. Sejumlah pihak menilai pembatasan kenaikan sewa dapat membuat pemilik properti enggan berinvestasi di Portland atau menunda perbaikan dan renovasi bangunan sewa.