Lahan seluas sekitar 45 hektare di Depok yang dulunya milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini telah dialihkan menjadi aset Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut aset tersebut lebih luas dari lahan hibah di Meikarta yang tengah dibangun rusun subsidi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meutya Menteri Komdigi karena sudah memberikan dukungan yang luar biasa berupa pengalihan aset seluas 45 hektare di Depok. Itu sangat besar, lebih besar dari hibah dari Lippo di Meikarta yang sebesar 30 hektare," ujar Ara setelah pertemuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Ara mengatakan dengan luas 45 hektare jumlah unit yang bisa dibangun bisa lebih dari 150.000 unit.

"Saya rasa bisa lebih dari 150.000 unit karena kita berkaca dari Meikarta, itu desain awalnya bisa 30 hektare Ibu Mutia, itu cukup untuk 141.000 unit. Jadi ini terobosan yang luar biasa," tuturnya.

Setelah ini, Kementerian PKP, Kementerian Komdigi, BPK, hingga Pemkot Depok akan membuat tim khusus untuk mengawal pembangunan rusun khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka akan membahasa perihal desain, teknis pembangunan, hingga clean and clear lahan.

"Kita tentunya akan melihat, membuat desain segera, membuat perhitungan, kemudian juga mencari pola yang tepat dengan pola kemitraan dengan investor, tentu dengan tata kelola. Dan kita sudah bentuk tim tadi, tim teknis," ungkapnya.

Bahasan soal pembangunan rusun subsidi di Depok ini sudah dilakukan sejak Maret 2026. Namun, lahan tersebut ternyata sudah diduduki oleh ratusan warga karena sebelumnya ada sengketa. Komdigi diberikan waktu 6 bulan untuk melakukan clean and clear.

Berdasarkan catatan detikcom, meski sudah diduduki dalam Ara menyampaikan 90 persen lahan milik Komdigi seluas 45,06 haktare siap dibangun. Ara menargetkan rusun ini bisa menyediakan tempat tinggal untuk 170.000 KK dan apabila satu KK terdiri dari 3 orang, maka akan ada 500.000 orang yang tinggal di rusun tersebut.

Kementerian PKP telah mengecek lahan tersebut. Sejak awal Ara mengatakan rusun tersebut akan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan tersebut terdiri dari lahan milik Komdigi dan RRI dengan satu sertifikat yang sama. Luas lahan milik Komdigi sekitar 30,086 hektare dan lahan milik RRI sekitar 14,97 hektare.

Total luas lahan Komdigi yang sudah terbangun sekitar 5,38 hektare dan lahan RRI sekitar 5,35 hektare. Selain dipakai untuk rumah warga, di kedua tanah tersebut ada bangunan Kantor Subgarnisundi lahan RRI dan tower pemancar dan bangunan RRI di lahan Komdigi.

Ada pun, pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, anggota III BPK Akhsanul Khaq, Plt. anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani, Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah, Dirut LPP RRI I Hendrasmo, hingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Ekbang) Provinsi Jawa Barat Sumasna.