Pemerintah akan membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Rumah ini diperuntukkan bagi kepala suku dan masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini disampaikan setelah rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Papua Pegunungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat.
"Soal arahan Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan, 2.000 rumah untuk masyarakat dan 200 untuk kepala suku. Tadi kita sudah berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur (Papua Pegunungan) dan juga para Bupati," kata Menteri PKP Maruarar Sirait, pada Selasa (29/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPKP, LKPP, dan BPS turut hadir untuk memastikan tata kelola pengadaan rumah ini tepat sesuai aturan. Selanjutnya, Ara akan melaporkan pengadaan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Termasuk soal masukan dan saran dari Pemda Papua Pegunungan selama pertemuan.
"Saya akan laporkan kepada Pak Presiden, karena tadi ada masukan-masukan yang berharga, dari diskusi tadi dengan para Bupati dan juga Gubernur, dan juga dengan masukan dari BPKP," ujarnya.
Ada pun rencana pengadaan 2.200 rumah untuk masyarakat di Papua Pengunungan sudah dibahas sejak awal tahun 2026. Berdasarkan laporan Kementerian PKP pada April 2026, pemerintah telah berkoordinasi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena. Dalam pertemuan tersebut, dibahas soal pentingnya peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBN. Pelatihan direncanakan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai sehingga pelaksanaan program dapat berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Pembangunan akan melibatkan kontraktor lokal. Pelaku usaha lokal diketahui banyak yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk terlibat dalam proyek ini.
Diharapkan pembangunannya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pemberdayaan tenaga kerja dan pelaku usaha di daerah.
