.webp)
Sebanyak 12 orang perwakilan konsumen LRT City rapat bersama BP BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hasil dari pertemuan tersebut, konsumen LRT City diminta untuk membuat data konsumen yang membeli dan harapannya apakah akan mendapat refund atau tukar unit.
Rencananya, pendataan tersebut akan dilakukan hingga 1 Oktober 2026. Pada pertengahan Oktober akan diadakan pertemuan lagi untuk menentukan nasib konsumen LRT City ke depannya.
"Nanti kita lihat ya sampai tanggal 1 Oktober, kita lihat inventarisir masalah dari teman-teman seperti apa. Nanti kami coba membuat pertemuan lanjutan antara tanggal 10-15 Oktober," ujar Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf di Gedung BUMN, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat mandeknya pembangunan apartemen LRT City serta berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sementara itu, Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Moeharmein Zein Chaniago juga meminta maaf karena mandeknya pembangunan LRT City. Ia mengatakan akan mengawal dan memantau penyelesaian masalah konsumen LRT City.
"Jadi sekali lagi, seperti halnya tadi, kamu juga meminta maaf, saya sebagai holding ya, sebagai Dirut dari pada perusahaan induknya, juga diminta dan ini sudah menjadi kewajiban kami untuk betul-betul concern untuk mengawal proyek ini untuk diselesaikan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh Pak Ara maupun Pak Dony," tuturnya.
Ia menegaskan, akan memutuskan penyelesaian kasus proyek LRT City pada pertengahan Oktober nanti.
"Yang jelas proyek ini diminta oleh pemegang saham untuk diselesaikan dengan kualitas yang terbaik supaya tidak ada lagi konsumen atau korban yang dizolimi. Itu perintah yang sangat jelas dan tegas dari Kepala Danantara dan juga dari Pak Menteri (PKP)," ungkapnya.
Dari total korban LRT City sebanyak 2.400 orang, perwakilan paguyuban korban LRT City, Ryan, mengatakan, setidaknya sudah ada 150-200 korban LRT City yang terdata olehnya. Sekitar 93 persen menginginkan refund, sementara sisanya masih menunggu unit jadi.
"Jadi kami sangat terbuka dengan solusi nanti dari danantara seperti apa. Yang pasti, yang ingin disampaikan adalah jangan zolimi rakyat," kata Ryan.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait serta Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.
