.webp)
Progres program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) masih terbilang rendah. Untuk kawasan Jakarta, progresnya baru mencapai 6 persen dari target.
Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan pihaknya berupaya mendorong realisasi program. Salah satu caranya dengan menetapkan target setiap pekan buat mengejar realisasi program hingga akhir tahun.
"Jakarta Pak (Menteri PKP) saat ini (progres) masih 6 persen, tapi di akhir September kira-kira dua minggu lagi itu sudah 41 persen Pak (Menteri PKP)," kata Sri dalam rapat di Kantor Kementerian PKP, Senin (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah persoalan syarat kepemilikan lahan. Kendala tersebut mulai teratasi setelah persyaratan dipermudah sehingga masyarakat yang telah menempati rumah selama minimal satu tahun tetap bisa mendapatkan bantuan.
"Di awal memang masalah kami di lahan, saat ini sudah dibuka, lahan bisa untuk digunakan, yang penting dia sudah menepati selama minimal satu tahun. (Syarat) itu sangat membantu untuk perkotaan," katanya.
Di sisi lain, Sri menyebut realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan saat ini di angka 23,46 persen dari pagu total Rp 2,9 triliun. Angka tersebut rendah salah satu faktornya adalah realisasi BSPS yang hanya 17,97. Dalam paparannya, penyaluran fisik BSPS Provinsi sebanyak 20.954 unit dari 120.000 unit.
Selain itu, Sri memaparkan penyerapan anggaran untuk rusun sudah mencapai 60,73 persen. Realisasi rusun tersebut didukung dengan kontrak multi tahun di sejumlah wilayah.
"Secara keseluruhan rusun di Kementerian PKP penyerapannya sudah di 60,73 persen, sudah cukup baik ya karena memang kita bagi ada MYC 2024, 2025, 2026," ucapnya.
Pembangunan rusun untuk TNI di IKN telah rampung 100 persen. Adapun rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mencapai realisasi keuangan 80,54 persen dan progres fisik 87 persen, sesuai dengan target dalam kontrak.
Kemudian untuk yang sembilan rusun di beberapa wilayah perkotaan, termasuk Manado, Medan, dan Denpasar, sudah ada kontrak untuk manajemen konstruksi maupun pembangunan fisik. Proyek ini akan dilakukan dengan kontrak multi tahun hingga 2027.
