.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar forum untuk membahas penanganan permukiman kumuh. Pemerintah berupaya menghadirkan rumah layak huni secara fisik dan ekosistem, termasuk dari aspek sosial dan ekonomi.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia. Pihaknya ingin mengubah kawasan kumuh itu menjadi lebih asri.
"Landasan penanganan permukiman kumuh ini sekali lagi (bukan) sekadar dari menghilangkan kata kumuh dari kawasan, tetapi membangun masyarakat yang semakin hidupnya berkualitas," kata AHY dalam acara Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan permukiman kumuh sudah lama berlangsung dari tahun ke tahun. Ia menyebutkan tahun ini sudah ada sedikit penurunan dari 2025.
Namun, Indonesia masih mempunyai tantangan sekitar 7.000 kawasan, termasuk pinggiran sungai dan rawa. Tak sekadar membangun rumah, pemerintah berusaha mengurangi luas kawasan permukiman kumuh.
"Kurang lebih 7.000-an kawasan (kumuh) di Indonesia itu dengan berbagai klasifikasi. Berat kurang lebih 100, sedangkan paling banyak tentunya yang berklasifikasi ringan 5.620 (kawasan)," katanya.
Untuk menangani masalah permukiman kumuh, sudah ada program kerja prioritas nasional yakni Program Gerakan ASRI dan 3 Juta Rumah. Bukan cuma soal membangun rumah yang layak lingkungan dan fasilitas pendukung juga perlu diperbaiki. Kawasan kumuh menghadapi masalah drainase, sampah, ketersediaan air minum, hingga sanitasi.
Ia menyebutkan ada program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga KUR Perumahan. Menurutnya, jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani akan terus bertambah.
"Tahun 2026 ini akan dikerjakan (penanganan) ada di 16 kawasan (kumuh dengan luas) 436 hektare di 16 provinsi," ucapnya.
Untuk menangani permukiman kumuh, menurutnya perlu ada penanganan secara terpadu. Program pemerintah harus terintegrasi mulai dari jaminan kesehatan, program perumahan, bantuan perumahan hingga sertifikasi tanah. Semua ini terintegrasi dalam sebuah gerakan yang melibatkan seluruh pihak dari pemerintah pusah hingga daerah.
Salah satu hal yang dikerjakan adalah menambahkan dashboard baru. Instrumen ini memetakan berapa banyak dan di mana saja kawasan atau desa kumuh berada.
Dashboard itu dapat mendeteksi dan mengelolanya, termasuk ketika ada anggaran, program yang dapat segera diterapkan. Pihaknya dapat memastikan semuanya berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Pada kesempatan itu, ia pun menandatangani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan saat ini ada sejumlah permukiman kumuh yang sudah ditangani, seperti di kawasan padat di Johar Baru dan Menteng Tenggulun. Rumah tidak layak huni di sana diperbaiki secara gotong-royong dengan bantuan perusahaan swasta.
"Sudah jadi 500 rumah dari CSR di Johar Baru. Kemudian sekitar 10 menit dari Kantor Pak Menko sudah selesai 152 rumah dari CSR," kata Ara.
Ia mengatakan rumah tidak layak huni berukuran sangat kecil dan dihuni banyak orang di sana diperbaiki. Para penghuni pun kini bisa hidup lebih bahagia dan sehat.
