Kecamatan Menteng selama ini dikenal sebagai kawasan elite Ibu Kota. Namun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada 434 rumah yang terindentifikasi rumah kumuh atau tidak layak huni. Jumlah ini bisa bertambah karena pendataan masih berjalan.

"Saat ini kami sedang proses verifikasi di 434 di seluruh Kecamatan Menteng. Yang sudah diverifikasi sekitar 37, kita masih proses verifikasi," kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Elias Wijaya Pangabean saat ditemui di Menteng, pada Sabtu (12/9/2026).

Rumah-rumah kumuh tersebut tersebar di kelurahan Menteng sebanyak 373 rumah, Kelurahan Pegangsaan 21 rumah, Kelurahan Cikini 15 rumah, dan Kelurahan Kebon Sirih 12 rumah.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, rumah-rumah tersebut kebanyakan berada di dalam gang kecil atau gang senggol. Ada yang bisa dilalui motor dan ada yang tidak.

Kondisi beberapa rumah yang mendapat bantuan rumah rata-rata memang sudah memprihatinkan. Ada yang kondisi plafonnya koyak dan berdebu, ada yang tidak memiliki kamar mandi dan dapur seadanya, dan ada yang kondisinya sempit karena ukuran rumah yang tidak begitu luas.

Selain itu, ketika masuk ke dalam rumah-rumah tersebut tercium bau tak sedap karena kondisi yang lembap dan tampak beberapa kali debu juga redup ditambah ventilasi yang minim.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi kawasan kumuh di Menteng Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Rumah-rumah tersebut pernah mengalami kebocoran pada bagian atap. Beruntungnya daerah tersebut aman dari banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) seharusnya mengecek 2 rumah yang sudah diverifikasi menerima bantuan. Namun, ketika masuk ke dalam ia mendapati beberapa rumah kondisinya sangat tidak layak dan belum terverifikasi. Ia meminta untuk rumah tersebut diperbaiki dan dipercepat birokrasinya sebagai penerima bantuan.

"Kita prihatin lihat rumahnya. Sangat-sangat layak dibantu. Ini di Menteng ya, bisa begini. Inilah kesenjangan yang harus kita atasi, ekonomi dan sosial yang harus kita atasi. Saya minta ini harus segera direnovasi," kata Ara ketika menengok salah satu rumah warga.

Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai. Ketika masuk rumah tersebut tidak begitu besar. Atap utamanya sudah terkelupas dan terbuka di semua sisi. Lalu pencahayaan di dalam sedikit dan hanya mengandalkan lampu. Ketika hujan rumahnya pasti banjir.

Ara mengatakan jumlah rumah yang dibedah di Jakarta masih sangat sedikit, bahkan terendah di Indonesia. Padahal Jakarta sebagai etalase Indonesia seharusnya bisa bebas dari kawasan kumuh. Ara yang tinggal 300 meter dari kawasan tersebut mengaku prihatin.

"Di Menteng ini ada (rumah) Wapres, ada Gubernur, Menteri Perumahan, pengusaha-pengusaha. Daerah saya di sini cuma 300 meter. Jadi kita inilah mulai," ujar Ara.

Kuota bedah rumah atauBantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)yang disiapkan untuk Jakarta 1.300 unit dari kuota nasional 400.000 rumah. Sementara, jumlah rumah kumuh di Jakarta mencapai 823.000 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk mempermudah penyerapan bantuan bedah rumah, Kementerian PKP telah mempermudah syaratnya. Salah satunya adalah penerima tidak harus memiliki SHM. Jika memiliki bukti surat pernyataan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, bisa mendapatkan bantuan.

Lalu, bagi yang atap rumahnya masih memakai asbes juga memungkinkan mendapat bantuan.

"Kita permudah aturannya, jangan dipersulit. Tolong sosialisasikan, terutama asbes karena di Jakarta itu pemakaian asbes tertinggi di Indonesia dengan Bangka Belitung. Asbes itu bisa bikin kanker paru-paru dan yang tidak baik," pungkasnya.