Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera. Saat ini progres proyek itu masih dalam proses lelang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hendak membangun 7.952 unit rumah buat korban berupa kompleks. Proses lelang akan dipercepat agar huntap dapat segera membangun.

"Ada 26 paket yang dikerjakan (untuk bangun) 7.952 (unit) oleh PKP di kompleks. Proses lelangnya sudah berjalan 19 paket, tinggal 6 paket lagi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu (atau) dua minggu ini," kata Tito usai rapat bersama Menteri (PKP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Ia pun berencana bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Senin (14/9/2026). Langkah ini untuk mempercepat penyelesaian lelang, mengingat beberapa bulan lagi sudah sampai penghujung tahun.

"Kalau cepat lelang, maka tinggal tim eksekutor eksekusi untuk 7.952 (huntap) di kompleks-kompleks. (Pembangunan) akan dikerjakan oleh Kementerian PKP," ucapnya.

Hambatan lain yang sempat ditemui adalah salah satu PTPN. Kemudian sudah komunikasi sehingga PTPN menyerahkan tanahnya.

Di samping itu, Tito menyampaikan hampir semua bantuan renovasi sebesar Rp 15-30 juta sudah disalurkan dananya buat perbaikan rumah.

Lebih lanjut, sudah ada banyak rumah yang dibangun di tiga provinsi terdampak. Bagi yang rumahnya lenyap, pembangunan dilakukan di proyek, khusus yang di kompleks, relokasi, mereka karena terbawa arus misalnya, masuk jurang, nah itu dibangunkan, relokasi, tanah disiapkan Pemda.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sudah ada seribu rumah atau huntap yang selesai dibangun melalui bantuan swasta. Pembangunan dilakukan sejak Sumatera ditetapkan gawat darurat.

"Sudah seribu rumah yang jadi dari dana gotong royong dan itu sudah mulai dikerjakan. Di masa tanggap darurat, kita mulai kerjakan, jadi saya pikir, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bekerja harus lebih cepat buat rakyat kita yang juga sudah menderita, yang hidup dalam pengungsian," ucap Ara.

Ia meyakini pemberian bantuan bisa lebih cepat, berkualitas, tempat sasaran. Tata kelolanya juga harus benar. Jika ada korupsi saat masa bencana, pasti akan dihukum seberat-beratnya.

Sebelumnya, Ara mengatakan proses pengadaan pembangunan huntap buat korban bencana Sumatera telah berjalan. Proyek konstruksi ditargetkan mulai dilaksanakan pada September 2026.

"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).

Lokasi pembangunan huntap diprioritaskan berada di kawasan yang aman dari potensi bencana dan memiliki kepastian hukum. Kemudian, huntap dipastikan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Selain pembangunan oleh pemerintah, Kementerian PKP kala itu juga mencatat 500 unit hunian tetap telah selesai dibangun dari total 2.603 unit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)