Hunian tetap (huntap) untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur tak kunjung dibangun sejak 2024 karena masalah lahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sampai menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk meminta bantuan.

"Dua tahun lalu kami sudah survei sana ya untuk Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Masih ada kendala, tadi saya langsung telepon Menteri ATR (BPN) langsung kerja dengan juga Gubernur (NTT) dan Bupati atau Wakil Bupati dari Flores Timur supaya diselesaikan segera itu," kata Ara usai rapat bersama Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Ia meminta agar urusan lahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan benar. Semua persyaratan juga dilengkapi untuk pengadaan tanah.

Dalam rapat pembahasan bantuan untuk korban bencana, Ara bertanya kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena terkait kesediaan lahan. Ia ingin memastikan kalau tanah sudah berstatus clean and clear sehingga siap dipakai.

Laka Lena menjawab bahwa sudah tersedia tiga lokasi lahan yang clear dan clean. Namun, mereka masih menanti Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan status tanah.

"Sudah ada tiga (lokasi) yang clear dan sudah diaksesnya sudah bisa. Nanti tanahnya aja ini lagi diberesin sama ATR/BPN," kata Laka Lena.

Sementara itu, Wakil Bupati Flores Timur Ignasius Boli Uran mengatakan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan. Tanah itu disebut sudah memiliki status hukum yang jelas dan kondisinya lolos syarat BMKG. Akan tetapi, ia mengatakan ada kendala proses tanah dengan Kementerian ATR/BPN.

"Proses yang membuat membuat pelaksanaan pembangunan sulit itu hanya di (Kementerian) ATR/BPN," kata Ignasius.

Mendengar penjelasan Gubernur NTT dan Wakil Bupati Flores Timur, Ara meminta agar diadakan rapat bersama Nusron. Rapat itu membahas kendala pemerintah daerah mengadakan tanah buat bangun rumah korban. Dengan begitu, Nusron dapat memberikan bantuan.

"Pak Mendagri saya izin kita ketemu. Panggil Gubernur (NTT), Bupati (Flores Timur) semua kita ketemu dengan Pak Nusron (secara) terbuka. Kita minta tolong Pak Nusron bantu kita banyak kok. Ya tolong langsung saja saya minta diagendakan. Kita ketemu dengan Pak Nusron dan saya yakin Pak Nusron bisa bantu," ucap Ara.

Kemudian, ia pun menelepon Nusron agar dapat menyampaikan langsung kendala pengadaan lahan.

"Saya telepon. Pak Nusron, mohon maaf saya lagi dengan Mendagri, lagi rapat dengan Dek Melki Gubernur NTT langsung. Ini ada Gunung Lewotobi Laki-laki, izin, udah hampir 2 tahun anggarannya sudah, ada semua sudah ada, tapi menurut Wakil Bupati Flores Timur perlu dibantu Pak Nusron soal status tanah," ucapnya kepada Nusron.

Lebih lanjut, Ignacius menyampaikan kepada Nusron bahwa terdapat aturan yang membuat proses di Kementerian ATR/BPN lambat. Apalagi lahan tersebut milik banyak orang.

"(Lahan) milik perorangan banyak orang. Ini kita lakukan proses pendekatan dan sudah selesai persiapan administrasi pemerintah daerah. Hanya yang membuat lambat proses itu di (Kementerian) ATR/BPN karena harus mempedomani aturan," katanya.

Di sisi lain, Nusron menyampaikan terdapat 33 pemilik tanah yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Kepala kantor pertanahan pun meminta agar DPPT direvisi. Menurutnya, pemda belum mengikuti prosedur sesuai aturan yang ada.

"Masalahnya itu gini, ada 33 pemilik tanah yang tidak masuk dalam DPPT. Nah kita meminta supaya penlok (penetapan lokasi) dan DPPT-nya itu sesuai dengan yang diajukan. Nah yang diajukan oleh pemda itu tidak sesuai dengan DPPT. Nah kepala kantor saya meminta kepada instansi yang membutuhkan tanah untuk merevisi DPPT," kata Nusron melalui sambungan telepon.

Masalah yang dihadapi juga karena lahan terkait dengan tanah adat. Ia membutuhkan surat keputusan dari Bupati Flores Timur tentang pengakuan suku dan ketua suku guna memastikan kebenaran.

"Jangan sampai nanti udah dibayar kepada hak adat tanpa ada surat pengakuan adat, nanti muncul entah ponakannya atau apa datang lagi (meminta hak tanah)," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mulai membangun 244 huntap untuk korban erupsi Gunung Lewotobi pada akhir tahun ini. Pembangunan itu baru dilakukan untuk korban erupsi yang terdampak pada 2024 lalu.

Direktorat Penyiapan Lahan & PSU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indra Gunawan mengatakan ada tantangan dalam penyiapan lahan. Pemerintah daerah (pemda) kesulitan saat menyiapkan dokumen buat diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Proses ini terkendala yang pertama karena pemerintah daerah itu tidak memiliki pengalaman dalam rangka menyiapkan dokumen dalam rangka perencanaannya yang harus disampaikan kepada (Kementerian) ATR/BPN," ucap Indra melalui sambungan telepon, Jumat (4/9/2026).