Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) subsidi di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) di Manggarai. Groundbreaking ditargetkan akan digelar pada Jumat (21/8/2026).

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan dari 2 blok yang tersedia, G dan F, baru Blok G yang kondisinya clean and clear atau siap bangun. Sementara untuk Blok F masih harus dibongkar beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Targetnya September sudah bisa mulai dibangun juga.

"Lahannya kita matangkan udah kita clearing. Kemudian blok G sudah 100 persen. Blok F sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan bulan depan September juga akan selesai Blok F-nya. Sehingga total kita nanti akan punya 2,2 hektare, itu nanti 8 tower. Semuanya MBR," kata Bobby saat ditemui di Manggarai, Jakarta pada Selasa (18/8/2026)

Lokasi kedua blok rusun MBR ini berada di kawasan Stasiun Manggarai. Blok G sendiri berada di depan TKIT Harapan Ummat. Lalu, Blok F di belakangnya.

Blok G seluas sekitar 6.925 meter persegi dan Blok F sekitar 15.014 meter persegi. Apabila ditotal luas lahan untuk pembangunan rusun di Manggarai ini mencapai 21.939 meter persegi.

Pembangunan akan ditangani oleh KAI Properti Management dan akan segera dikerjakan setelah groundbreaking di Blok G, sebanyak 3 tower. Targetnya pekerjaan di Blok G akan memakan waktu 18 bulan atau 1,5 tahun. Semua unit yang dibangun berbentuk rusun milik (rusunami).

Bobby belum bisa mengungkapkan biaya pembangunan dan nilai tanahnya. Ia mengatakan nanti anggaran pembangunannya akan memakai kredit konstruksi dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Lebih lanjut, Blok G nantinya akan ada 3 tower, terdiri dari Tower A dengan 418 unit, Tower B dengan 506 unit, dan Tower C dengan 308 unit. Total di Blok G ini akan ada 1.232 unit yang terdiri dari unit tipe 28, 36, dan 45.

Sementara itu, Blok F nantinya akan ada 5 tower, terdiri dari Tower 1 dengan 572 unit, Tower 2 dengan 572 unit, Tower 3 dengan 528 unit, Tower 4 dengan 308 unit, dan Tower 5 dengan 528 unit. Total di Blok F ini jauh lebih banyak, yakni sekitar 2.508 unit yang terdiri dari unit tipe 28, 36, dan 45.

Tipe hunian 36 dan 45 tersedia 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan meja makan. Lalu, untuk tipe 28 jauh lebih kecil dengan mencakup 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan fungsi kementerian dalam proyek tersebut hanya pihak yang membuat kebijakan (regulator), sementara pihak PT KAI sebagai pemilik lahan, dan KAI Properti Management sebagai eksekutor atau pengembang.

"Fungsi kami di sini adalah sebagai regulator, membuat aturan kebijakan. Fungsi (PT) Kereta Api di sini berarti adalah membangun, operator. Yang membangun operator ya? Supaya kita tahu posisinya masing-masing ya. Jadi ini sinergi," tuturnya.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan untuk harga unit paling mahal Rp 14,5 juta per meter persegi. Ada kemungkinan harganya lebih murah dari batas maksimal rusun di Jakarta.

"Di mana harga jual paling tingginya karena ini Jakarta Pusat itu Rp 14,5 juta per meter persegi. Dan itu pada batas atas ya. Jadi kalau KAI ternyata bisa lebih rendah dan sebagainya nanti diserahkan pada pengembang," ujarnya.

Proyek rusun ini juga menerapkan sistem kredit inden. Progres pembangunan baru 20 persen sudah bisa dijual. Penjualan akan dibuka setelah groundbreaking.

Sebelumnya diberitakan, Deputy Subsidized Mortgage Division BTN, Umi Hardinajati, menjelaskan simulasi pembelian rusun subsidi di sana. Calon pembeli bisa membayar uang muka 1 persen atau Rp 5 juta dan plafon kredit Rp 495 juta untuk hunian seharga Rp 500 juta. Lalu, cicilan setiap bulan sebesar Rp 2,9 juta selama 30 tahun.

"Jadi, kalau tenornya 30 tahun, suku bunga 6 persen itu teman-teman cukup membayar angsuran per bulannya Rp 2,9 juta, fix selama 30 tahun. Mau nanti teman-teman naik gaji tiap tahun, mau tiap 5 tahun, angsurannya tetap gitu ya," ujarnya.

Di sisi lain, calon pembeli yang ingin membeli rusun dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, calon pembeli belum pernah memiliki rumah atas nama pribadi dan belum pernah menerima subsidi perumahan lainnya. Lalu, calon pembeli memiliki masa kerja minimal dua tahun dan berusia minimal 21 tahun.

Penerima program tersebut juga perlu memenuhi syarat penghasilan. Untuk wilayah Jabodetabek, maksimal penghasilan Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Nah, syaratnya apa? Mudah, cukup KTP, KK, NPWP, akta kalau teman-teman sudah menikah itu juga harus dilampirkan ya. Jadi, buat yang single, buat yang join bisa ikutan program FLPP ini," tuturnya.