Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria sudah menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa (11/8) kemarin. Ia meminta agar permasalahan dengan konsumen LRT City segera diselesaikan.
Dikutip dari Instagram @bumn_id, pertemuan antara Dony dengan deretan direksi membahas persoalan dan keluhan masyarakat soal penyelesaian proyek LRT City. Langkah ini untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat.
BP BUMN dan Danantara meminta Adhi Karya untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan masyarakat, memperkuat komunikasi dengan penghuni dan pemangku kepentingan, serta memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan proyek harus selesai secara fisik. Hal ini juga perlu diiringi dengan menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat. Penyelesaian aspirasi dan keluhan konsumen dinilai penting agar pembangunan proyek menjadi bermanfaat serta bisa tetap menjaga kepercayaan publik.
Untuk diketahui, LRT City merupakan bagian dari pengembangan kawasan hunian terintegrasi yang terhubung dengan infrastruktur transportasi massal.
Sebelumnya diberitakan, Dony mengaku belum tahu soal polemik Apartemen LRT City yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Apartemen LRT City sendiri adalah proyek yang dibangun oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), anak usaha perusahaan BUMN, PT Adhi Karya Tbk. Hal ini ia sampaikan sesuai acara Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah.
"(Pak Dony sudah tau soal polemik Apartemen LRT City mangkrak?) Belum," kata Dony pada Kamis (30/7/2026).
Kemudian, Dony menanyakan proyek pembangunan yang mana. Setelah dijelaskan, ia mengatakan akan mengeceknya.
"Yang mana tuh? (Yang diminta diminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait datang) Oh bukan sama saya, nanti saya cek," ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah proyek apartemen LRT City belum diserahterimakan kepada pembeli. Sebagian konsumen masih harus membayar cicilan KPA, meski pembangunan proyek belum selesai.
Di sisi lain, beberapa konsumen berusaha mengajukan pengembalian dana tetapi belum memperoleh kepastian karena kondisi keuangan ADCP disebut sedang mengalami tekanan.
(dhw/das)
