Sejumlah konsumen apartemen LRT City dari berbagai daerah sudah menemui perwakilan Komisi VI DPR RI pada Selasa (11/8) sore. Mereka mengeluhkan soal proyek mandek serta berharap bisa mendapatkan pengembalian dana atau refund.

Salah satu konsumen LRT City Cibubur, Indra, mengatakan 16 konsumen dari proyek apartemen LRT City di Cibubur, Ciracas, Tebet, Sentul, dan Ciputat menemui Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Mereka sempat menceritakan kasus setiap daerah yang mana konsumen tak kunjung menerima unit apartemen.

"Ada yang sudah beli dari 2018 dengan cara KPA dan (sekarang) tidak ada wujudnya (apartemen). Saya sendiri beli dari 2021 dan sudah lunas 2024 dengan janji serah terima akhir 2025. Dan (sekarang proyek) kondisinya masih tanah kosong," kata Indra kepada detikProperti, Selasa (11/10/2026).

Padahal, awalnya para konsumen tertarik dan percaya untuk membeli apartemen karena dikembangkan oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Para konsumen menyampaikan mereka ingin meminta full refund kepada pihak pengembang, baik bagi yang mencicil kredit pemilikan apartemen (KPA) maupun cash.

Selain itu, konsumen meminta ada pemulihan penilaian kredit atau BI Checking. Sebab, ada konsumen yang berstatus kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK).

"Saya sendiri cash bertahap dan meminta full refund," ucapnya.

Setelah menyampaikan keluhan, Indra mengatakan Komisi VI berjanji akan membantu mencari solusi dan proses penyelesaian. Andre pun menjadwalkan pemanggilan direktur utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, direktur utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), BPI Danantara, dan bank Himbara untuk audiensi pada 18 Agustus 2026.

Kemudian, akan ada audiensi lanjutan pada 19 Agustus 2026 bersama pihak yang sama serta melibatkan para konsumen juga.

"Tadi Pak Andre minta dikasih kesempatan untuk internal dulu semua dipanggil (pada 18/8)," imbuhnya.

Untuk diketahui, sejumlah proyek apartemen LRT City belum kunjung diserahterimakan kepada pembeli. Sebagian konsumen masih diwajibkan membayar cicilan KPA, meski pembangunan proyek belum selesai.

Di sisi lain, konsumen yang mengajukan pengembalian dana juga belum memperoleh kepastian karena kondisi keuangan ADCP disebut sedang mengalami tekanan.

Sebelumnya diberitakan, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) didesak segera memberikan kepastian kepada lebih dari 2.400 konsumen yang hingga kini belum menerima unit apartemen meski sebagian telah menunggu sekitar tujuh tahun.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Iwan Darmawan Aras mengatakan ADCP sebagai pengembang harus bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

"ADCP harus bertanggung jawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Minggu (1/8/2026).

Menurutnya, persoalan proyek LRT City tidak hanya menyangkut keterlambatan pembangunan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang dikerjakan anak usaha BUMN.

"Kalau hunian yang dibuat anak perusahaan BUMN saja mangkrak, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada negara. Apa bedanya dengan proyek-proyek swasta yang mangkrak," ujarnya.