Jakarta bakal kedatangan 11 rumah susun (rusun) baru mulai tahun depan. Beberapa di antaranya adalah rusun yang sudah pernah dibangun, tetapi direvitalisasi.

Menanggapi hal ini pengamat mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap permasalahan yang belum selesai di rusun Jakarta. Masalah ini yang kerap membuat masyarakat enggan tinggal di rusun.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna membeberkan pernah ada kejadian penghuni banyak yang menunggak uang sewa dengan nominal cukup besar sekitar Rp 95 miliar. Kejadian ini terjadi sekitar 2010.

Penyebabnya adalah masyarakat yang tinggal di sana tidak mampu membayar. Rata-rata dari mereka adalah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan waduk yang direlokasi oleh pemerintah ke hunian yang layak.

"Ketika ada banyak program-program relokasi terkait dengan program normalisasi sungai, ada Waduk Pluit dan itu waktu program-program relokasi itu ternyata banyak yang dipindahkan ke rumah susun sewa seperti di Kampung Pulo dan sebagainya. Nah, dampaknya apa? Mereka yang dipindahkan karena program penataan kota dan rumah susun umum. Nah, itu yang terjadi hampir semuanya itu banyak yang nunggak," kata Yayat kepada detikcom pada Selasa (7/7/2027).

Selain itu, masyarakat ini pindah karena terpaksa bukan atas kesadaran sendiri sehingga tidak ada persiapan dan pemikiran yang matang untuk bertanggung jawab terhadap huniannya. Alhasil, ia banyak menemukan kondisi rusun-rusun yang mereka tempati tidak terawat dan terkesan kumuh.

"Jadi yang ikut program itu rata-rata pindah bukan karena kesadaran, tapi karena dipaksa untuk pindah, tampa punya kemampuan ekonomi yang kuat untuk membayar cicilan atau bayar sewa. Aturannya ketika dipindah, dipetakan dulu kerja atau tidak. Kalau nggak kerja salah satu anggotanya, apakah jadi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), tukang parkir, usaha apa. Minimal untuk bayar iuran lah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Yayat meminta Pemprov Jakarta untuk membuat sasaran pembeli dan penyewanya lebih dulu agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab, tunggakan ini akan membebani anggaran Jakarta ke depannya.

Masalah selanjutnya yang kerap ditemui di rusun adalah perihal Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Iuran ini diperuntukkan untuk membayar biaya lift, kebersihan, hingga keamanan rusun. Di rumah tapak juga ada iuran serupa, tetapi jauh lebih murah. Sementara jika tinggal di rusun, hitungannya adalah per meter persegi. Jika dijumlahkan IPL warga bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah per bulan.

"IPL masih kendala. Berapa rupiah per meternya. Karena IPL itu juga menjadi standar kualitas pemeliharaannya," imbuhnya.

Hal ini yang memberatkan masyarakat untuk tinggal di rusun. Apalagi hingga kini tidak ada insentif atau keringanan IPL yang diberikan oleh pemerintah. Umumnya keringanan hanya pada bunga KPR.

Terpisah, Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menyoroti harga baru rusun yang diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 23/KPTS/M/2026.

Menurutnya harga rusun Rp 13-14 juta per meter persegi untuk daerah Jakarta terlalu mahal. Berdasarkan hitungan The HUD seharusnya harga rusun bisa Rp 8 jutaan per meter persegi.

"Menurut saya kemahalan itu, mark up itu negara itu. Pemerintah maling itu. Kita hitung-hitungan yuk di depan forum. Kalau hanya bangunan ya (tanpa beban harga lahan). Menurut hitungan kami hanya separuh, Rp 8 juta paling tinggi," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta bakal membangun 11 rusun baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai rusun lebih ideal dibandingkan rumah tapak mengingat jumlah lahan semakin terbatas dan harganya yang semakin mahal.

"Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Semua rusun akan dibangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembangunannya dimulai tahun depan. Nantinya akan tersedia rusun milik dan rusun sewa untuk masyarakat umum dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ada pun lokasinya kebanyakan berada di Jakarta Utara, berikut daftar lengkapnya.

1. Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara

2. Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara

3. Komarudin, Cakung, Jakarta Timur

4. Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara

5. Cakung KM 2, Jakarta Timur

6. Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara

7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara

8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara

9. Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara

10. Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat

11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.