Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengatakan para pengembang mengeluhkan soal harga rumah subsidi yang saat ini tidak lagi relevan. Pasalnya bahan bangunan sudah serba mahal, naik 20 persen.

"Udah banyak yang teriak naik karena peningkatannya itu sekitar 20 persen di bangunan saja," kata Endang dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal pada Jumat (22/5/2026).

Bahan bangunan yang makin mahal adalah material alam, seperti pasir dan batu. Kenaikan sekitar 20-50 persen. Sementara itu, besi dan baja juga naik, meskipun tidak signifikan seperti pasir dan batu.

Belum lagi biaya tukang bangunan dan pengiriman bahan bangunan yang juga tengah meningkat karena kenaikan BBM dan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menyetop beberapa tambang material konstruksi ilegal.

"Salah satunya kan KDM memberhentikan (tambang ilegal). Terus minyak naik. Solar naik, pekerja naik," ungkapnya.

Endang mengungkapkan jika terjadi kenaikan harga rumah subsidi, kemungkinan bisa naik sekitar 10 persen dari harga saat ini. Namun, pemerintah belum memberikan lampu hijau terhadap permintaan ini.

"Ya menurut saya sih minimal 10% lah. Untuk menjaga profit marginnya. Dan tanahnya naik tapi kan mungkin tidak signifikan. Yang signifikan naiknya di bangunan," ujarnya.

Namun, apabila tidak ada kenaikan harga rumah subsidi juga khawatirnya pengembang kabur beralih membangun rumah komersial karena keuntungannya yang tipis. Hal ini dapat menyebabkan target ketersediaan rumah subsidi di pasaran jadi terhambat.

Ketika ditanya apakah ada solusi selain menaikkan harga, Endang merasa pengembang mungkin akan memilih mengurangi ukuran rumah atau bahkan buruknya menurunkan kualitas bangunannya.

"Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Jadi kayak tukang jual tahu kan, harga kedelai naik. (kualitas nggak terpengaruh kan?) Kemungkinan itu juga terjadi," tuturnya.

Sementara itu, adanya kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia menjadi 5,25 persen, Endang mengatakan belum ada aduan mengenai hal ini dari pengembang. Terutama yang mengambil kredit usaha. Namun, menurutnya jika hanya naik 1 persen tidak begitu berpengaruh.

"Kalau naiknya 1 persen sih nggak. Tapi efeknya tadi pembelinya akan berkurang," ungkapnya.