.webp)
Badan Bank Tanah mengungkapkan total luas lahan Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola saat ini mencapai 35.000 hektare. Sebesar 778 hektare ditujukan untuk perumahan rakyat.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo mengatakan lahan tersebut bisa untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Dukungan HPL untuk program perumahan rakyat. Di mana untuk mendukung perumahan MBR, Badan Bank Tanah juga menyediakan tanah seluas 778 hektare," kata Perdananto saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi lahan tersebut tersebar di 12 kabupaten, yakni Pulau Sumatra ada 3 lokasi, Pulau Jawa ada 5 lokasi, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Sigi dan Posodi di Sulawesi Tengah, serta Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.
Seluruh aset tanah tersebut sudah disampaikan pula kepada Kawasan Permukiman (PKP).
"Kami telah rapat dengan Kementerian PKP untuk perumahan MBR yang sudah dibangun di Kendal dan Batang," ungkapnya.
Seluruh tanah ini statusnya adalah HPL. Nantinya apabila sudah dibangun rumah dan dibeli oleh masyarakat. Setelah 10 tahun ditempati, status tanah tersebut bisa berubah menjadi hak milik.
"Perjanjian penggunaan hak tanah di atas HPL paling sedikit 10 tahun kemudian dapat jadi hak milik," jelasnya.
Selain untuk perumahan rakyat, sisa tanah yang ada di Badan Bank Tanah akan digunakan untuk reforma agraria, kepentingan umum seperti infrastruktur, kawasan ekonomi, dan ruang terbuka hijau.
"Dari total HPL 35.000 ha tersebut, kita realisasikan 57 persen atau 20 ribu ha dan sisanya 43 persen untuk persediaan tanah. Sedangkan untuk 57 persen kami alokasikan untuk 34 persen atau 11.700 ha untuk agraria, 3 persen untuk kepentingan umum dan sosial, dan 20 persen pembangunan dan pemerataan ekonomi, perumahan MBR, dan ketahanan pangan," sebutnya.
(aqi/zlf)
