Pemerintah akan membangun kota-kota satelit baru untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga masyarakat bergaji tanggung. Rencananya akan ada 10 kota baru tersebar di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) lokasinya akan ada di Tangerang, Bogor, Batang, hingga Deli Serdang.
"Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, pada Jumat (17/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalamnya akan tersebut fasilitas penunjang, mulai dari sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, hingga olahraga.
Terpisah, Plt Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia sempat menyampaikan di kota satelit ini akan dibangun rumah tapak. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada pula rumah vertikal atau rumah susun (rusun).
"Rumah tapak itu kota satelit. Kota satelit itu nanti ada rumah tapak. Rumah tapak atau rumah vertikal, yah dua-duanya nanti bisa ada," kata Roberia kepada detikcom saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Rabu (29/4/2026).
Saat ini Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN lewat satuan tugas (Satgas) khusus tengah mengecek daftar lahan yang cocok untuk pembangunan kota baru dan rumah subsidi.
"Sekarang lagi bekerja Pak Roberia (Plt Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) dan tim untuk me-survei lokasi-lokasi yang strategis, yang cocok untuk kota baru dan juga untuk rumah susun subsidi," jelas Ara.
Berdasarkan kabar terbaru, lokasi yang sudah terkonfirmasi bisa dibangun sebagai kota baru adalah Tangerang. Di sana, ada lahan seluas 5 hektare yang bisa digunakan sebagai perumahan rakyat.
Hal itu disampaikan Ara usai bertemu dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor di Menara BTN, Jakarta Pusat.
"Menteri Hukum sudah menyiapkan tanah sekitar 4,5-5 hektare di Tangerang, nanti Kabupaten Tangerang," ucap Ara, pada Rabu (13/5/2026).
Bukan hanya dipersiapkan rumah dan fasilitas penunjang, pemerintah juga telah mengajak perbankan ikut membantu menyediakan pembiayaan kreditnya. Ara mengungkapkan salah satu perbankan yang akan masuk adalah Bank Syariah Nasional (BSN).
Sebelumnya diberitakan, pembangunan kota baru akan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Kementerian PKP telah mendapatkan daftar lahan yang bisa dipakai untuk perumahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
