Pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menjabat. Tujuannya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang belum memiliki hunian. Lantas seperti apa perkembangannya?

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Salah satunya terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

"Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau," kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Qodari mengatakan Program 3 Juta Rumah memberikan dampak sosial dan ekonomi antara lain memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lalu, membangun membangun sumber daya manusia (SDM).

"Melalui skema DP ringan sebesar 1 persen dan bunga tetap 5 persen program (rumah bersubsidi) ini mampu menurunkan beban biaya awal masyarakat. Dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi menekan angka kemiskinan, khususnya di perkotaan," katanya.

Selain itu, Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Berikut ini sejumlah pencapaian dalam Program 3 Juta Rumah.

Capaian Program 3 Juta Rumah

1. Pemerintah mempercepat pembangunan rumah melalui pembebasan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk MBR serta mempercepat proses perizinan dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.
3. Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027.
4. Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang didukung alokasi likuiditas hingga Rp 80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial untuk mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh perbankan.
5. Gotong royong sektor swasta melalui merenovasi 9.701 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni tanpa APBN sehingga mencerminkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pihak swasta.
6. Program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebesar Rp 130 triliun. Program ini meningkatkan suplai rumah dengan menyediakan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, dan UMKM dengan bunga ringan 5 persen. Di sisi lain, program ini juga mendorong sisi permintaan atau konsumen melalui kemudahan bagi UMKM perorangan dalam membeli, membangun, atau merenovasi rumah produktif.
7. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai 278.868 unit pada 2025. Lalu, Prabowo kuota ditingkatkan menjadi 350.000 pada 2026.
8. Penerapan segmentasi penerima manfaat KPR FLPP yang menjangkau setidaknya 13 kelompok profesi.
9. Bank Central Asia (BCA) meluncurkan KPR bagi MBR berbasis dana internal melalui skema FLPP dengan dukungan penyaluran 1.000 unit rumah.
10. Terselenggara akad massal KPR FLPP sebanyak 26.000 unit dan 50.030 unit yang digelar serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia
11. Kolaborasi pembiayaan mikro perumahan bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui terobosan dalam penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi MBR untuk merenovasi 40.000 rumah sekaligus mengembangkan usaha produktif.
12. Peningkatan alokasi BSPS dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 406.000 unit 2026. Hal ini didukung alokasi anggaran Rp 8,9 triliun
13. Penerapan Program Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam kegiatan BSPS. Program ini seperti lelang toko bahan bangunan terjangkau.
14. Penurunan suku bunga kredit ultra mikro sebesar 5 persen bagi 16,2 juta nasabah ibu-ibu Mekaar binaan PT PMN yang didukung kolaborasi dengan BRI serta capaian akad pembiayaan Rp 100,2 miliar kepada 217 nasabah.
15. Pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta dengan kolaborasi groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan 30 hektare. Proyek ini memiliki potensi penyediaan unit hunian hingga 141.000 unit hunian vertikal.
16. Bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sebanyak 120 unit hunian tetap sudah diserahkkan di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026.
17. Program Gentengisasi dengan menyerap genteng lokal sekitar Rp 3 miliar melalui program pemerintah pusat, daerah, dan pengembang, dengan total 24 truk genteng. Pada tahap awal, 14 truk atau sekitar 75.000 genteng telah dilepas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada 11 Maret 2026
18. Penataan kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta menjadi hunian sehat dengan membangun 152 unit rumah layak huni serta peningkatan infrastruktur lingkungan.

Proyeksi dan Target Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana yang pernah disampaikan Prabowo, Program 3 Juta Rumah berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersil dan Kredit Program Perumahan.

"Total dukungan anggaran sebesar Rp 58 Triliun dan target 790.000 unit rumah," ucapnya.

Dukungan anggaran tersebut dialokasikan pada beberapa instrumen utama, sebagai berikut:

1. FLPP yang difokuskan pada pembiayaan untuk MBR dengan target 350.000 unit rumah, melalui dukungan anggaran dari FLPP sebesar Rp 33,5 triliun, SMF Rp6,6 triliun, serta SBUM/SSB sebesar Rp5,6 triliun.
2. BSPS dengan target 400.000 unit rumah dengan dukungan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun.
3. Insentif PPN DTP rumah komersial yang ditujukan untuk 40.000 unit rumah dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,4 triliun.
4. Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 130 triliun selama periode 5 tahun.