.webp)
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu untuk ASN di beberapa sektor sementara untuk sektor swasta hanya berupa imbauan. Hal ini buntut dari upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM.
Adanya kebijakan tersebut tentu bisa membuat kantor-kantor pemerintah kosong untuk waktu tertentu. Namun, kebijakan ini tidak berdampak langsung pada tingkat hunian gedung perkantoran komersial karena ASN pada umumnya menempati gedung milik pemerintah, bukan penyewa di gedung komersial.
Dengan demikian, kantor komersial belum tentu akan mengalami penurunan okupansi maupun aktivitas penyewaan alias kembali kosong atau diisi 'hantu' lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, tingkat okupansi gedung komersial tidak akan terpengaruh secara signifikan karena penyewa utamanya adalah perusahaan swasta dan multinasional yang tidak terikat langsung oleh kebijakan itu. Apalagi, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang sudah menerapkan sistem kerja hybrid sejak pandemi COVID-19, jadi kebijakan ini tidak mengubah perilaku mereka.
"Namun, secara tidak langsung, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai sinyal yang memperkuat legitimasi dan normalisasi pola kerja hybrid. Ketika pemerintah sebagai institusi besar secara resmi menerapkan WFH, hal ini dapat mendorong sektor swasta, terutama perusahaan lokal atau BUMN tertentu, untuk mengadopsi kebijakan serupa, baik secara parsial maupun bertahap. Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran menjadi lebih bersifat second-order effect, bukan dampak langsung," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/4/2026).
Di sisi lain, adanya kebijakan ini bisa membuat penurunan pemanfaatan ruang kantor yang secara tidak langsung akan berujung pada penurunan tingkat hunian. Itu bisa terjadi apabila tren kerja hybrid semakin luas dan dilakukan dalam jangka panjang.
"Meskipun tingkat hunian gedung perkantoran tidak terdampak secara langsung, perlu dibedakan bahwa penerapan metode kerja hybrid lebih mempengaruhi tingkat utilisasi ruang. Ruang kantor tetap disewa oleh tenant, namun tidak lagi digunakan secara penuh setiap hari. Dalam jangka panjang, penurunan utilisasi ini berpotensi mendorong efisiensi kebutuhan ruang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan hunian," jelasnya.
Artinya, gedung tetap terisi secara kontraktual, tetapi penggunaan ruang menjadi tidak optimal setiap hari. Dalam jangka panjang, jika perusahaan mulai menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan utilisasi aktual, barulah dampaknya dapat terlihat dalam bentuk penurunan kebutuhan ruang. Namun, proses ini bersifat gradual dan tidak terjadi secara instan akibat kebijakan WFH ASN.
Pemilik Gedung Perlu Pantau Situasi
Kebijakan WFH untuk ASN ini memang tidak berdampak langsung pada perkantoran komersial dalam jangka pendek, tapi pemilik gedung harus waspada dalam jangka panjang.
Pemilik tetap perlu mengantisipasi potensi perubahan perilaku tenant ke depan, khususnya dalam hal kebutuhan ruang yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan kata lain, dampaknya lebih bersifat antisipatif daripada reaksi sesaat.
Dampak di Sektor Properti Lain
Ferry menilai, kebijakan ini bisa memberikan dampak pada sektor ritel. Itu karena adanya potensi penurunan aktivitas pada hari kerja di area yang didominasi oleh perkantoran pemerintah. Tapi ini masih bersifat lokal dan terbatas.
Lalu di sektor perumahan, kebijakan ini berpotensi memperkuat tren gaya hidup WFH sehingga meningkatkan preferensi terhadap hunian yang lebih nyaman dan luas.
(abr/das)
