.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait progres program perumahan yang dinilai lambat oleh Presiden Prabowo Subianto. Ara menerima penilaian tersebut.
Ia mengatakan Kementerian PKP harus meningkatkan pekerjaan serta usaha serta berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan progres Program 3 Juta Rumah.
"Ya, kita mesti bekerja lebih keras lagi. Kita mesti berusaha lebih keras lagi," kata Ara kepada awak media di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan oleh Ara usai Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi.
Pada acara sosialisasi, ia menargetkan 50 ribu unit rusun subsidi akad tahun ini. Angka tersebut didapatkan dari 10 ribu unit existing atau sudah ada beserta 40 ribu unit yang masih dalam tahap proyek pembangunan.
"Jadi ada 50.000 (unit rusun) yang tolong digejot habis," katanya.
Ia mengatakan kinerja Kementerian PKP tentu dinilai oleh presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka pencapaian kementerian pun akan dinilai sehingga menjadi pendorong untuk bekerja lebih cepat lagi.
Selain itu, ia menyebut Keputusan Menteri PKP terkait aturan rusun subsidi akan disahkan akhir Maret 2026. Aturan tersebut mencakup perubahan masa tenor, bunga, hingga harga rusun subsidi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai program perumahan untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun. Namun, ia menilai progres program tersebut cukup lambat.
Pesan itu ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).
"Saya terus terang saja beberapa minggu lalu bertemu Presiden, bicara mengenai program ini, kemudian (dia) tanya 'kenapa? Kok program perumahan agak lambat?' Kesannya lambat. Kesan di pemikiran Presiden," tuturnya saat memberikan sambutan.
Hashim kemudian menjelaskan kepada Prabowo lambatnya progres program perumahan ada beberapa faktor seperti masalah birokrasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru terbentuk satu tahun, dan lainnya.
"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat. Cepat. Dan terus terang saja, saya lihat saya bisa laporkan kepada beliau dengan Kereta Api Indonesia dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu KAI ini akan segera terwujud," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/abr)
