.webp)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengusulkan agar anggaran pembangunan hunian tetap korban bencana Sumatera yang terpusat (ex situ) dan di tanah warga sendiri (in situ) disesuaikan kembali. Alasannya jika rumah dibangun dengan genteng, membutuhkan dana yang besar daripada seng.
Menurutnya, jika memakai genteng, kayu-kayu penyangganya harus dibuat lebih kuat dan anggaran per rumah saat ini sekitar Rp 60 juta kurang mencukupi.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan senang apabila untuk (huntap yang dibangun di tanah pribadi) in situ pun dananya tidak terlalu jauh berbeda. Apalagi Rp 60 juta ini sudah terlalu mepet. Apalagi ada program gentengisasi dari Bapak Presiden. Jadi kami saran ke Kasatgas (Muhammad Tito Karnavian) tadi kalau seandainya pun kami bangun dengan genteng, kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng tadi perlu penguatan lagi penguatan lagi kayu-kayunya. Sementara, yang kami bangun rumah contoh di Bereun ini masih memakai seng," katanya seperti yang dikutip detikcom dari siaran YouTube DPR RI, pada Kamis (19/2/2026).
Suharyanto mengatakan saat ini dana bantuan dari Kementerian Keuangan masih mencukupi. Namun, ia berharap anggaran biaya pembangunan huntap naik sekitar Rp 65-70 juta per rumah. Selain itu, ia juga mengusulkan apabila ada kenaikan biaya bangun rumah bencana, nilainya bisa disamakan di seluruh Indonesia.
"Seandainya diizinkan dalam rapat ini untuk genteng mungkin Rp 65-70 juta atau mungkin disetujui seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Menteri PKP (Maruarar Sirait) disamakan harganya. Tapi kalau disamakan harganya dengan yang di Aceh berarti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu. Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi Rp 70 juta kemudian di Lebak. Tapi nanti kalau dinaikkan di sini standar ini akan berlaku seluruh Indonesia dan kami khawatir memberatkan keuangan negara," ujarnya.
Sebagai informasi, rumah korban bencana Aceh yang kondisinya rusak berat akan dibangunkan hunian tetap (huntap). Ada 2 skema yang disiapkan, yakni huntap terpusat dan dibangun di tanah milik warga.
Huntap terpusat memakai lahan dari pemerintah daerah dan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lokasinya telah ditentukan pemerintah di satu wilayah yang sama dan warga dari berbagai daerah akan direlokasi ke kawasan permukiman tersebut. Kementerian PKP telah menggandeng pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dalam pembangunan huntap ini. Jumlahnya mencapai 2.603 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, untuk pembangunan huntap in situ, memakai tanah pribadi milik warga. Pembangunannya dilakukan oleh BNPB.
Suharyanto mengungkapkan rumah yang dibangun oleh Kementerian PKP dan BNPB berbeda. Jauh lebih bagus huntap yang dibangun oleh Kementerian PKP karena anggarannya besar.
"Memang yang dibangun oleh Kementerian PKP itu lebih baik karena dananya juga lebih banyak. Sehingga tadi Bapak Menteri juga menyarankan untuk disamakan. Sementara yang dibangun oleh BNPB in situ yang sebelah kanan itu nilainya Rp 60 juta. Di berbagai daerah bencana ketika ex situ dan in situ atau terpusat dan in situ karena harganya berbeda, jadi yang relokasi itu lebih bagus," ungkapnya dalam rapat tersebut.
Suharyanto menambahkan alasan huntap terpusat lebih bagus juga karena di kawasan baru itu perlu dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.
"Kami (BNPB) selalu menyampaikan ke masyarakat, mengapa yang relokasi lebih bagus karena dicabut dari kampungnya. Dipindahkan dari lingkungannya. Sementara yang in situ tidak pisah dari kampungnya. Sementara yang direlokasi juga perlu ada fasilitas umum dan fasilitas sosial," imbuhnya.
Sementara itu, untuk rumah yang rusak ringan dan sedang juga tengah disalurkan bantuan renovasi. Bantuan ini disalurkan dalam 3 tahap. Pada tahap I ada 25 kabupaten/kota sejumlah 17.251 KK dengan anggaran yang disalurkan Rp 369 miliar. Pada tahap II ada 10.181 KK, dengan anggaran Rp 235 miliar. Tahap terakhir belum disalurkan, targetnya adalah minggu depan.
Ada pun cara menilai rumah itu rusak ringan dan rusak sedang diukur dari ketinggian lumpur. Rumah rusak ringan apabila tertimbun lumpur 20-50 cm. Sementara itu, rumah masuk dalam kategori rusak sedang apabila ketinggian lumpur 50 cm sampai 2 meter.
