Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadakan silaturahmi dengan berbagai stakeholder untuk mengevaluasi capaian sepanjang 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya fokus mendorong penyaluran rumah subsidi.

"Prioritas pertama saya 7 bulan pertama saya jadi menteri itu rumah subsidi karena menurut saya solusi untuk 9,9 jutaan rumah adalah rumah subsidi," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Hal itu disampaikan dalam acara 'Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan'.

Ia pun meminta Badan Pusat Statistik mengumpulkan data untuk mengetahui berapa capaian pembangunan maupun renovasi rumah selama 2025. BPS akan merinci berapa renovasi serta kontribusi pembangunan rumah komersial maupun rumah subsidi.

"Ibu (Kepala Badan Pusat Statistik) juga pada waktunya akan memberikan penilaian kepada kinerja kami. Akhir Februari sampaikan saja apa saja itu bagian koreksi bagi kami yang benar itu benar yang salah salah berapa yang sudah BPS berapa BPS swasta berapa rumah subsidi.

Di samping itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan sepanjang 2025, Kementerian PKP fokus pada penguatan fondasi kebijakan, pembiayaan, dan implementasi Program 3 Juta Rumah.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp 4,54 triliun atau 96,20 persen dari pagu Rp 5,27 triliun," kata Didyk.

Selain itu, Kementerian PKP telah membuat kebijakan baru antara lain mempercepat pengurusan sekaligus membebaskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lalu, mengupayakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Kuota penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga ditingkatkan sampai 350 ribu unit. Hal itu didukung dengan kelonggaran giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) untuk mendorong akselerasi pengadaan pembiayaan.

"FLPP mencapai realisasi 278.868 unit. Untuk pelonggaran GWM BI ini hampir mencapai targetnya 80.000 (unit), Pak Menteri ini saat ini sudah mencapai 77.353 unit," katanya.

Kemudian, ia menyebutkan sebanyak 21.107 debitur UMKM yang memanfaatkan kredit program perumahan pada 2025.

Selanjutnya, Didyk juga memaparkan pembangunan dan renovasi rumah melalui corporate social responsibility (CSR) selama 2025 mencapai 9.701 rumah dari 29.650 unit. Dari angka tersebut, komitmen bangun rumah baru sebanyak 2.620 terealisasi sebanyak 1.149 unit. Untuk renovasi rumah yang terealisasi sebanyak 8.552 unit dari 27.030 unit.

Dalam paparannya, Kementerian PKP pada 2025 sudah merealisasikan program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45.073 unit. Lalu, pembangunan 2.270 unit rumah susun dan pembangunan 476 unit rumah khusus. Adapun pengembangan PSU, sanitasi, dan kawasan kumuh sudah dilakukan terhadap 4.500 unit rumah.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan capaian penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total penyaluran selama 2010-2025 sebesar 1.877.000 unit dengan penyaluran terbesar pada 2025.

"Pada tahun 2025 kami mencatatkan realisasi tertinggi sepanjang sejarah FLPP dengan angka realisasi 278.865 untuk rumah tapak," kata Heru.

Penerima rumah subsidi tersebut dari berbagai sektor profesi antara lain buruh, tenaga kesehatan, polisi, petani, PNS, wartawan, pengemudi ojek online, nelayan, hingga asisten rumah tangga (ART).