Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan program pembangunan perumahan. Badan baru pun akan dibentuk untuk mengurus hal ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan badan ini akan disebut dengan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).

Badan baru ini akan mengurus perihal tanah, perizinan, infrastruktur penunjang hunian, hingga pembiayaan.

"Didesainlah satu konsep yang komprehensif, di mana di dalamnya ada otoritas terhadap ketanahan, perizinan, pembiayaan. Tentu termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi dengan infrastruktur, dan tentunya nanti penghunian dan aset manajemennya karena sekarang yang kita bayangkan sebagai perumahan sosial itu adalah perumahan yang di dalamnya itu ada elemen subsidi pemerintah," kata Fahri dalam acara Tasyarukan The HUD Institue di BSD, Kabupaten Tangerang pada Rabu (14/1/2026).

Lebih rincinya, Fahri mengatakan dengan adanya badan baru, ke depannya pembangunan rumah vertikal akan semakin masif.

"Kalau badan ini jadi, itu akan masif dilakukan (pembangunan rumah vertikal) gitu. Karena misalnya Pemda, kawasan kumuh silahkan data saja kawasan kumuhnya. Kita konsolidasi habis-habisan kawasan kumuhnya. Teman-teman ITB kemarin SAPPK ITB membantu kami membuat perhitungan tentang konversi kawasan kumuh tanpa menggusur," ungkapnya.

Lalu, badan ini akan menata masalah antrian perumahan rakyat. Ia merasa harus ada kejelasan mengenai permintaan dan penyediaan rumah sehingga masyarakat yang hendak membeli rumah tahu stok perumahan ada di mana dan mempermudah pembiayaan jangka panjang.

"Ini harus disiplin. Syarat daripada social housing yang kuat itu adalah ada antrian yang solid yang menggambarkan demand side nya, lalu ada stock unit yang akan dijual atau disewakan jangka panjang kepada mereka sehingga ketika orang ngantri dia tau ngantri untuk apa, stock perumahan yang di mana, lalu kemudian di tengahnya ada mekanisme pembiayaan jangka panjang yang tersedia," terangnya.

Lalu, masalah sanitasi. Ia melihat masih banyak perumahan di Indonesia yang memiliki sanitasi yang buruk. Lewat badan baru ini, diharapkan Indonesia bebas sanitasi buruk dalam satu tahun ke depan.

"Laporan Menteri Kesehatan dalam satu rapat, koordinasi Kemenko, beliau mengatakan bahwa sanitasi terbuka masih di atas 20-25 persen di Indonesia dan itu cukup menciptakan penyebaran penyakit yang berbahaya. Maka kita harus fokus. Paling tidak tahun pertama kita kejar sanitasi sehingga kami mengusulkan agar 2026 Indonesia bebas sanitasi buruk," jelasnya.

Sementara itu, badan ini akan bekerja dari dana campuran atau ia sebut dengan dana blended, seperti investasi, danantara, hingga dana dari pihak lain.

Fahri menargetkan badan baru ini bisa terbentuk bulan ini.

"Mudah-mudahan dalam bulan ini Mudah-mudahan," ujarnya.