Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk korban bencana di utara Sumatera akan dimulai bulan depan. Wilayah pertama yang akan dibangun Huntap adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam rapat koordinasi satgas pemulihan bencana DPR RI dengan pemerintah pada Sabtu (10/1) di Banda Aceh, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan agar tahapan penganggaran dilakukan dengan prinsip percepatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Ini usul kami karena isu kita adalah soal percepatan. Pengadaan barang dan jasa Februari, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan juga pasca-pelaksanaan. Kami usulkan tahapannya seperti itu, Pak Mendagri. Bisa lebih cepat lebih bagus," katanya dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Ara menambahkan Kementerian PKP sudah menerima surat dari Bupati Aceh Tamiang terkait kesiapan pembangunan Huntap. Kementerian PKP akan memulai pembangunan Huntap dari Aceh Tamiang terlebih dahulu.

"Jadi kami siap kalau memang dilakukan ini dengan pendampingan dari BPKP. Kalau memang siap, kita siap lakukan mulai dari Aceh Tamiang," tuturnya.

Ara menegaskan proses pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, secara teknis aman yaitu tidak banjir atau longsor. Kedua, secara hukum tidak ada masalah. Ketiga, harus dekat dengan ekosistem seperti dekat dengan ladang, sekolah anak, pasar, dan lainnya.

Ia juga memaparkan berdasarkan data terakhir per Jumat, 9 Januari 2026 pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 189.308 unit. Rinciannya, Provinsi Aceh mencatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat dan 13.969 hanyut. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat dan 937 hanyut. Di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat dan 791 hanyut.

Ara menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di sejumlah titik, dengan jumlah lahan rencana lokasi di Aceh sebanyak 153 lahan yang berasal dari pemerintah daerah, 41 lahan negara, 9 lahan milik BUMN, 30 lahan milik BUMD, 56 lahan milik swasta, dan tanah yang tahap identifikasi ada 17 unit.

"Di Sumatera Utara ada 16 lokasi, di Sumatera Barat ada 28 lokasi. Luas lahan rencana lokasi ini sudah kami sampaikan, di Aceh ada 473 hektare, Sumatera Utara 58 hektare, Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare, total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan," kata Menteri Ara.

Sebagai informasi, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana, Tito Karnavian. Turut hadir pula sejumlah anggota DPR seperti Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR), Nazaruddin Dek Gam (Ketua MKD), Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi VI), Andi Iwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi V), dan Kawendra Lukistian (Anggota DPR).

Selain itu, hadir juga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Wakil BP BUMN Teddy Barata, Sestama BNPB Rustian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad, Wakasatgas/Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta Wakasatgas III/Dankorbrimob Irjen Pol Reza Arief Dewanto.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini