Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menetapkan kuota untuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) alias bedah atau renovasi rumah 2026 sebanyak 400 ribu unit. Namun, Presiden Prabowo Subianto disebut setuju jika kuota renovasi rumah mencapai 2 juta unit.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025) malam.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026, itu sekitar 400 ribu (rumah) tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta (rumah) sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," tutur Fahri, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di sisi lain, Fahri mengungkapkan untuk pembangunan maupun renovasi sejuta rumah di perkotaan perlu sebuah percepatan. Sebab, ada berbagai masalah dalam menyediakan sejuta rumah di perkotaan, salah satunya ketersediaan lahan.

"Tetapi yang 1.000.000 (rumah) di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," katanya.

Untuk itu, Fahri menyebutkan perlu aturan untuk menjadi payung hukum. Ia mengatakan perlu ada lembaga yang mengatur percepatan pembangunan hunian sosial.

Sementara itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan Danantara untuk membangun hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Itu karena Danantara merupakan salah satu penyedia lahan yang besar.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," ungkapnya.

Sebagai informasi, anggaran Kementerian PKP 2026 adalah Rp 10,895 triliun dan sebanyak Rp 8,9 triliun digunakan untuk renovasi rumah 400 ribu unit. Program ini rencananya akan dimulai Mei 2026 untuk tahap I. Kemudian, pada akhir tahun akan dilakukan tahap II sekitar Agustus atau September 2026.

"(Bertanya ke Dirjen Kawasan Permukiman PKP sekaligus penanggung jawab BSPS, Fitrah Nur) Kita siap mulai drop barang April atau bulan Mei? Oke, Mei mulai (BSPS), ya? Jelas ya," kata Ara dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bersama Komisi V DPR RI di Senayan, pada Kamis (4/12/2025).

Bukan hanya dari APBN. Ara mengungkapkan akan ada BSPS swasta kerjasama CSR dengan beberapa perusahaan swasta. Namun, ia tidak menyebutkan perusahaan tersebut.

"Mohon doanya juga BSPS swasta, yaitu berupa CSR. Ada belasan ribu yang akan direnovasi tahun ini, tetapi jika dari jumlah yang dibuat oleh negara, belum terlalu banyak. Tapi itu kabar manis sedikit karena swasta sudah tergerak," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini