.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) terbaru sebesar Rp 2.317.601 yang akan berlaku pada 2026 mendatang.
"Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 5,7 persen (alpha 0,7) sedangkan upah minimum sektoralnya 6,2 persen (alpha 0,9)," ucap Dedi saat memberi keterangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, seperti dikutip dari detikJabar pada Kamis (25/12/2025).
Meskipun kenaikan UMP Jabar 0,7 persen, masyarakat Jabar tetap berkesempatan untuk memiliki hunian yang nyaman dan layak. Syaratnya menurut pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda adalah menggabungkan penghasilan dengan pasangan bagi yang sudah berkeluarga atau sering disebut dengan joint income.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menggabungkan penghasilan suami dan istri tentunya penghasilan per bulan akan lebih besar. Jika hanya mengandalkan Rp 2,3 juta untuk mencicil rumah, khawatirnya kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, termasuk tidak memiliki tabungan. Penghasilan pasangan juga minimal setara agar peluang mendapatkan KPR lebih besar.
Lalu, rumah yang bisa dibeli hanya rumah subsidi karena harganya lebih terjangkau dan bunganya tetap atau flat 5 persen.
"Dengan patokan harga rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 166 jutaan di Jabar sepertinya memang berat untuk beli rumah dengan cicilan Rp 1 jutaan. Masih mungkin bila joint income suami istri," kata Ali kepada detikcom pada Kamis (25/12/2025).
Simulasi Besar Cicilan KPR dengan UMP Jabar Rp 2,3 Juta yang Digabung
Mari simulasikan besar cicilan rumah subsidi yang akan didapat dengan mengandalkan UMP Jabar Rp 2,3 juta. Ali mengatakan lebih baik pasangan juga memiliki pekerjaan. Anggap pasangan juga memiliki gaji yang sama, berarti keduanya tersebut memiliki penghasilan Rp 4.635.202 per bulan.
Menurut Pengamat properti sekaligus Direktur PT Global Asset Management Steve Sudijanto sebaiknya besar cicilan KPR itu batasannya 30-35 persen dari penghasilan per bulan. Anggap mereka hanya ingin mengeluarkan 30 persen dari gaji, berarti biaya yang ingin dikeluarkan untuk KPR rumah maksimalnya Rp 1.390.560.
Harga rumah subsidi di Jawa Barat sebenarnya beragam, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, harga jual maksimal rumah subsidi di Jawa Barat adalah Rp 166 juta dan Rp 185 juta di Bogor, Depok, Bekasi.
Lalu, mereka ingin membeli rumah subsidi maksimal Rp 166 juta, dengan bunga 5 persen, tenor 20 tahun, dan uang muka 1 persen (Rp 1.660.000).
Berdasarkan Kalkulator Simulasi Cicilan KPR Bank BTN, besar cicilan KPR yang harus keduanya bayar adalah Rp 1.098.922 per bulan. Bahkan besar cicilan ini masih di bawah batas maksimal yang bisa dikeluarkan. Cicilan ini tidak termasuk uang muka yang harus dibayar sendiri tanpa bantuan kredit bank.
Itulah kisaran besaran cicilan KPR rumah subsidi di Jawa Barat yang harus dibayarkan. Harga akan berbeda tergantung harga rumah, lama tenor, dan besar uang muka.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(aqi/abr)
