Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan dirinya siap mencabut hak guna bangunan (HGU) perusahaan di kawasan terdampak bencana di Sumatera. Hal itu dikatakannya menjawab arahan dari Presiden Prabowo untuk menyediakan lahan demi membangun hunian bagi korban.

Pesan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Ya siap (cabut HGU), tidak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap, dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta pada lahannya para pengusahaan, lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut," ujar Nusron kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Pihaknya juga berencana akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian bagi korban banjir. Saat ini belum dilakukan survei lokasi, namun laporannya terdapat 52 kabupaten yang terdampak bencana

Terpisah, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera. Ia meminta pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait untuk mengurus penyediaan lahan tersebut.

"Saya kira lahannya harusnya ada lah. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR/BPN dicek semua. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Jadi kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," kata Prabowo kemarin, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/12/2025).

Sebelumnya diberitakan, korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (Huntara). Rumah tersebut rencananya akan dibangun dalam waktu enam bulan saja.

Rencana pembangunan huntara diungkapkan oleh Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi terkait penanganan dan pemulihan bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025).

"Untuk daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara, ini kami akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bapak. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara yang dibangun oleh satgas TNI-Polri," kata Suharyanto dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Setelah membangun huntara, Suharyanto menyebut akan membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hanyut atau rusak berat diterjang banjir. Ia berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut membantu membangun huntap.

"Kami mohon yang membangun hunian tetap itu dari Kementerian PKP, sedangkan rumah warga yang rusak tapi keluarganya tidak harus pindah itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB," ujar Suharyanto.