Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan sebanyak 22 kabupaten/kota di Indonesia tidak mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) selama periode 2020-2024.

"Dari data yang kami dapat, ada 22 kabupaten/kota yang selama 5 tahun tidak memperoleh BSPS. Saya pastikan tidak akan terjadi lagi," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI bersama Komisi V DPR RI di Senayan, pada Kamis (4/12/2025).

Ia menyayangkan hal ini karena seharusnya program bedah rumah ini bisa dirasakan oleh seluruh wilayah di RI. Ia berjanji tahun depan pihaknya program BSPS bisa dimanfaatkan oleh seluruh wilayah.

"Kami pastikan tahun 2026 semua kabupaten/kota mendapatkan BSPS, semua kabupaten/kota tidak ada kecuali. Saya rasa ini pertama kali Pak, tidak kabupaten/kota yang tidak dapat," lanjutnya.

Ada pun, deretan wilayah kabupaten/kota yang belum mendapat BSPS dalam 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

1. Kota Sabang

2. Kota Aceh

3. Kota Denpasar

4. Kabupaten Badung

5. Kabupaten Kepulauan Seribu

6. Kota Banjar

7. Kota Probolinggo

8. Kota Metro

9. Kabupaten Nduga

10. Kabupaten Puncak

11. Kabupaten Bukittinggi

12. Kota Sawahlunto

13. Kota Gunungsitoli

14. Kabupaten Tapanuli Tengah

15. Kabupaten Nias

16. Kabupaten Labuhanbatu Utara

17. Kabupaten Mandaling Natal

18. Kota Tanjung Balai

19. Kabupaten Labuhanbatu

20. Kota Binjai

21. Kota Pematangsiantar

22. Kota Padang Sidempuan.

Ara optimis pemanfaatannya bisa merata karena kuotanya sudah ditambah mencapai 400 ribu unit dari sebelumnya hanya 45 ribu unit, naik delapan kali lipat. Anggarannya pun akan memakai 80 persen APBN Kementerian PKP 2026, yakni sekitar Rp 8,9 triliun.

Rencananya, program BSPS ini akan dimulai sekitar Mei 2026 untuk tahap I dan dilanjutkan antara Agustus atau September 2026 untuk tahap II.

"(Bertanya ke Dirjen Kawasan Permukiman PKP sekaligus penanggung jawab BSPS, Fitrah Nur) Kita siap mulai drop barang April atau bulan Mei? Oke, Mei mulai (BSPS), ya? Jelas ya," ujarnya.

Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PKP telah menyalurkan kuota BSPS sebanyak 45.073 unit di 34 provinsi pada tahun ini. Sisanya 224 kabupaten/kota di 4 provinsi tidak kebagian kuota.

Lalu sebaran alokasi BSPS sepanjang 2020-2024 di 38 provinsi, paling banyak diserap di Jawa Tengah sejumlah 120.681 unit rumah dan paling sedikit di DKI Jakarta sekitar 160 unit rumah.