Kuota pembelian rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 350 ribu unit, namun hingga saat ini penyerapannya bahkan belum sampai 250 ribu unit. Pengembang perumahan subsidi pun beberkan penyebabnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali mengungkapkan kendala penyerapan FLPP. Salah satunya karena pihak perbankan sedang menjaga stabilitas perkreditan agar lebih sehat sehingga lebih ketat dalam memberikan pinjaman ke nasabahnya.

"SLIK yang menjadi kendala ini masih belum teratasi. Harapan masyarakat, harapan pemerintah, termasuk harapan Kementerian Keuangan agar SLIK ini agak longgar sedikit," katanya saat ditemui di Mercure Convention Center, Jakarta Utara, Kamis, (4/12/2025).

Kendala SLIK ini bisa jadi karena calon konsumen masuk golongan KOL 5, 4, 3, 2 maupun 1. Tapi bukan hanya perkara itu saja. Menurut Syawali, bisa juga pegawai perbankan tidak bisa menemukan tempat kerja, tempat tinggal, maupun menghubungi keluarga calon konsumen untuk memastikannya bisa membayar cicilan pinjaman.

"Termasuk RPC-nya (repayment capacity), kemampuan untuk membeli," tambahnya.

Walau demikian, Syawali masih optimistis target kuota FLPP 350 ribu unit bisa tercapai hingga akhir Desember 2025.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan kendala penyerapan rumah subsidi karena SLIK terkait paylater dan marketplace.Apabila tidak bisa membayar cicilan paylater setidaknya 3 bulan, langsung dipasifkan yang bisa bikin SLIK jelek.

"SLIK marketplace itu memperlakukan collectionnya itu 3 bulan sudah dipasifkan karena memang melakukan collection itu berdasarkan tidak bisa dihubungi atau tidak responsif, tidak respons hubungannya itu dari telepon. Ini berbeda perlakuannya dengan bank konvensional," ujarnya kepada detikcom beberapa hari lalu.

Untuk bank konvensional, apabila ada nasabah yang nunggak bayar cicilan akan dicari terlebih dahulu, seperti didatangi ke rumahnya atau menghubungi relasi terlebih dahulu. Perbankan juga bisa melakukan restrukturisasi kredit terlebih dahulu atau dilakukan pembinaan sebelum akhirnya dipasifkan atau write off.

Di sisi lain, pada Maret hingga Juni 2025, NPL ()non-performing loan) perbankan sedang menurun yang membuat Himbara melakukan pengetatan pemberian kredit.

"Sehingga apa? Penyerapan relatif ketat, prosesnya lebih melihat banyak faktor pada akhirnya yang lolos seleksi itu relatif kecil bahkan ada beberapa perbankan yang approval ratenya hanya 30-35 persen," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyindir para pengusaha properti atau pengembang. Dia mengaku sudah menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) namun penyerapannya masih belum maksimal.

Hal itu disampaikannya di depan para pengusaha dalam acara Rampimnas Kadin Tahun 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). Dia sangat menyayangkan kuota FLPP belum diserap secara maksimal.

"Tapi sekarang saya minta ini tadi dengan REI dan lain, waktu saya jadi menteri pertama, mereka minta satu saja rumah subsidi, tolong kuotanya digedein. Saya sudah tingkatkan dari 200 ribu ke 300 ribu tahun 2024, menjadi 350 ribu. Hari ini saya cek belum sampai 250 ribu (penyerapan rumah subsidi)," katanya.

Ia pun mengingatkan jangan sampai anggaran untuk FLPP ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan untuk disalurkan ke program lain yang lebih membutuhkan.

"Teman-teman, jangan sampai nanti dikurangi Pak Purbaya (anggaran FLPP). Waktu itu minta dengan gagah berani, 'tolong Pak itu saja yang kami minta'. Semangat. Tentu ada kendala di lapangan, soal lahan, soal apa," tuturnya.

Sebagai informasi, menurut data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), per 27 November 2025, penyaluran FLPP mencapai 231.343 unit dengan nilai Rp 28,72 triliun. Jika dibandingkan dengan kuota FLPP saat ini yang mencapai 350 ribu, jumlah tersebut masih cukup jauh dari target.