Pengembang di kawasan Tabanan, Bali meminta harga rumah subsidi disesuaikan. Hal itu karena harga tanah di Tabanan yang mahal.

Keluhan tersebut disampaikan oleh pemilik Perumahan Griya Multi Jadi, I Gede Suardita, saat menerima kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ke perumahannya pada Selasa (25/11/2025).

Di perumahan tersebut, dibangun rumah subsidi dan juga komersial serta telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Tapi, ia menyoroti bahwa mahalnya harga tanah di Kabupaten Tabanan telah menjadi tantangan besar bagi pengembang, sehingga pasokan rumah subsidi tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan.

Ia berharap adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali agar pengembang tetap dapat menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menanggapi hal tersebut, Komosioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan masukan terkait tingginya harga tanah di Bali merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.

"BP Tapera akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali ini dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP. Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR dapat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh kondisi pasar," ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (26/11/2025).

BP Tapera bakal terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dalam memastikan keberlanjutan penyediaan rumah subsidi di Bali. Dengan kenaikan harga tanah yang signifikan, BP Tapera menilai bahwa pengkajian penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali menjadi langkah penting agar MBR tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyampaikan bahwa Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar sehingga kebutuhan hunian semakin meningkat. Pemerintah daerah berharap program FLPP dan BSPS dapat terus ditingkatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyediaan hunian di kawasan urban. Dengan harga tanah yang terus meningkat, rumah vertikal berbasis pembiayaan FLPP akan menjadi salah satu solusi strategis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini