Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapannya soal rencana dihapusnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) agar rakyat bisa memiliki rumah meski skor kredit rendah. Menurut Purbaya, skor kredit bukan hanya faktor utama permasalahannya.

Purbaya menyebut SLIK OJK memang jadi faktor utama masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Selain skor kredit rendah, ia menilai tak semua masyarakat juga mampu untuk membeli rumah apabila skor kreditnya dihapus.

"Sepertinya bukan itu saja, bukan SLIK OJK saja yang membuat mereka nggak bisa dapat kredit. Kalau dihapus pun mereka sebagian besar masih nggak mampu," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Lebih lanjut, Purbaya bersama Kementerian Keuangan akan mempelajari dan menginvestigasi lebih lanjut soal rencana penghapusan SLIK OJK. Langkah ini diambil untuk menemukan apakah ada hambatan lain yang dialami MBR dalam membeli rumah subsidi.

"Jadi akan kita pelajari lebih lanjut apakah itu demand-nya lemah atau memang ada hambatan yang lain," ungkapnya.

"Nanti programnya akan di-adjust sesuai dengan.. oh bukan program saya ya, mungkin menterinya akan meng-adjust itu sesuai dengan kondisi," imbuh Purbaya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sudah bertemu dengan OJK sebanyak empat kali bersama asosiasi pengembang untuk membahas perkara SLIK. Ia juga menyampaikan hal itu kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

"Saya juga sudah minta supaya SLIK OJK itu dihapuskan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kebetulan kami ya lumayan lah sering turun ke lapangan dan masalah itu betul kata Bapak, kami temukan langsung ke lapangan," ujar Ara.

Ara berharap skor kredit pada angka tertentu dapat dihapuskan. Ia pun menyebut pihak OJK dapat membuat surat kepada bank soal penghapusan SLIK.

"Posisi kami adalah mendukung untuk kalau bisa SLIK OJK di angka tertentu itu dihapuskan, supaya tidak bisa menghambat rakyat kita. Yang menginginkan rumah adalah mendaftar, bisa buat rumah subsidi, jadi terhambat," pungkas Ara.