.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah memberantas sekitar 1.900-an kasus pertanahan sepanjang 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan, Senin (24/11/2025), Nusron berkata dari target 2.002 perkara, pihaknya sudah menangani 1.991 perkara sengketa tanah, konflik, dan kejahatan pertanahan per 20 November 2025.
"Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau Sekoper, dari target 2.002 itu sudah 1.991 atau 99,45 persen," tuturnya dalam agenda tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, untuk tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari total target 17.780 hektar sudah selesai 12.063 hektar atau 67,84 persen. Untuk kegiatan peta zona nilai tanah dari target 3.676.788 hektar sudah 2.324.098 hektar yang selesai atau 63,21 persen.
Untuk program akses Reforma Agraria dari target 9.542 KK sudah 8.900 KK yang selesai atau 93,27 persen. Lalu untuk SK redistribusi tanah dari target 66.575 bidang sudah ada 48.348 selesai atau 72,62 persen.
Untuk data tanah ulayat dari target 15 bidang sudah ada 17 bidang yang terealisasi atau 113,3 persen. Untuk sertifikasi hak atas tanah PTSL dari target 1.196.785 bidang sudah ada 1.058.733 bidang terealisasi atau 88,46 persen.
Untuk program peta bidang tanah PTSL dari target 1.580.920 hektar sudah ada 1.218.672 hektar yang terealisasi atau 77,09 persen. Lalu dokumen persetujuan substansi RDTR kab/kota dari target 42 persetujuan substansi RDTR sudah ada 32 yang terealisasi atau 76,19 persen.
"Kami yakin bahwa pada akhir tahun 2025 kami akan yakin tetap akan 100% untuk output dan outcome-nya," tegas Nusron.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN memiliki anggaran Rp 6.973.531.984.000 namun terkena blokir anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga total anggaran efektifnya Rp 6,39 triliun untuk tahun 2025. Anggaran itu digunakan untuk Dukungan Manajemen, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Rinciannya, untuk Dukungan Manajemen anggarannya Rp 5,07 triliun dan realisasinya sudah Rp 4,03 triliun. Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan anggarannya Rp 1,74 triliun dan sudah dipakai Rp 721,4 miliar. Lalu untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang anggarannya Rp 151,4 miliar dan realisasinya sudah Rp 38,98 miliar.
"Kita memproyeksikan kemungkinan besar (realisasi anggaran) sampai di angka maksimal di angka 98 persen jadi tidak akan sampai 100 persen," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)
