Kementerian PKP mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 10,895 triliun untuk 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan operasional kementerian dan sejumlah program.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sebagian besar anggaran diprioritaskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebanyak 81,69 persen dari anggaran tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah.

"Rencana program kegiatan yang di tahun 2026 pagu alokasi anggaran PKP sebesar Rp10,895 triliun. Pagu alokasi anggaran tersebut diprioritaskan dengan dukungan DPR dan arahan Bapak Presiden yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Pimpinan Komisi untuk mempertimbangkan daerah termiskin, daerah terluar dan yang kesenjangan rasionya tinggi," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025)

Ia pun menganggarkan dana sebesar Rp 8,9 triliun untuk BSPS. Rencananya program bedah rumah ini dilakukan untuk 400 ribu unit tahun depan.

"Sebesar Rp 8,9 triliun dengan target 400 ribu unit," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam bahan paparannya, Kementerian PKP membagi alokasi anggaran. Dari total anggaran, belanja prioritas Presiden sebesar Rp 8,921 triliun untuk belanja prioritas Presiden, yakni BSPS atau bedah rumah dan rumah khusus. Lalu, sisa Rp 1,974 triliun untuk belanja prioritas kementerian/lembaga.

Rincian pagu anggaran Kementerian PKP sebagai berikut:

• Renovasi 400 ribu unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 8,9 triliun.
• Pembangunan 743 unit atau 22 tower rumah susun dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 382,55 miliar.
• Penanggulangan bencana dengan rumah khusus sebanyak 607 unit serta stok rumah instan sederhana sehat (RISHA) dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 242,2 miliar.
• Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk 2.007 unit dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 29,08 miliar.
• Penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare di 15 lokasi dengan pagu alokasi anggaran Rp 155,85 miliar.
• Pemenuhan sanitasi untuk 3.000 unit dengan pagu anggaran Rp 36 miliar.
• Program dukungan manajemen untuk gaji dan tunjangan 3.791 pegawai serta operasional seluruh satuan kerja sebesar Rp 981,9 miliar.
• Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan untuk verifikasi usulan kelayakan, pemantauan, evaluasi kebijakan pada satker pusat dan penguatan fungsi balai/satker dalam koordinasi, monitoring, evaluasi sebesar Rp 167,92 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini