.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkejut saat mengetahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki program bedah rumah warga. Padahal, ada ratusan ribu unit rumah yang tak layak huni di ibu kota.
Dalam kunjungannya ke rumah warga yang mendapat bantuan bedah rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025), Ara didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Saat mengunjungi salah satu rumah warga yang mendapat bantuan BSPS, Ara bertanya kepada Kelik soal program renovasi rumah bagi warga miskin di Jakarta. Ara terus mencecar pertanyaan yang sama hingga berkali-kali untuk memastikan jika benar belum ada program bedah rumah dari Pemprov DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Kelik, jadi benar pak sampai sekarang belum ada APBD di Jakarta untuk renovasi rumah yang tidak layak huni?" kata Ara kepada kelik.
"Belum pak (soal program bedah rumah di Jakarta)," balas Kelik.
Ara juga memastikan soal data rumah tidak layak huni yang ditempati oleh warga miskin di Jakarta. Tercatat ada 209 ribu unit rumah yang dinilai tidak layak huni menurut data Kementerian PKP.
"Bapak yakin data yang disampaikan oleh Dirjen saya (Fitrah Nur) sudah benar? Ada 209 ribu rumah yang tidak layak huni di Jakarta?" tanya Ara.
"Setuju pak (total rumah tidak layak huni di Jakarta)," jawab Kelik.
Meski Pemprov DKI tidak memiliki program bedah rumah untuk warga miskin, Ara tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyebut akan menggunakan APBN dan program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memperbaiki rumah.
"Jadi memang harapannya tinggal dari ABPN, dari kita, sama kita dorong dari CSR," ungkap Ara.
Ditemui di lokasi yang sama, Kelik mengatakan Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Kementerian PKP untuk merenovasi rumah tak layak huni. Total ada 158 unit rumah di Jakarta yang akan direnovasi tahun ini.
"Kalau di tahun ini dengan dana APBN ada 158 rumah yang tersebar di 5 wilayah di Jakarta," papar Kelik.
Untuk kuota bedah rumah yang masuk dalam program BSPS di 2026, Kelik mengatakan jumlahnya akan bertambah mencapai 1.000-2.000 unit sesuai arahan Ara.
"Seperti yang disampaikan (Ara) tadi, ada sekitar 2.000 rumah yang akan direnovasi di Jakarta pada 2026," tuturnya.
Soal data rumah yang tak layak huni di Jakarta, Kelik menyebut data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya, data itu akan diverifikasi lagi dengan mengecek langsung ke lapangan.
"Kalau untuk data rumah yang nggak layak huni sumbernya dari BPS. Nanti setelah datanya ada, mulai dari nama sampai alamat rumah ada semua di data tersebut," pungkas Kelik.
(ilf/zlf)
