DKI Jakarta disebut-sebut akan menjadi kota global. Untuk bisa mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Eastern Regional Organization for Planning & Human Settlements (EAROPH) President Indonesia sekaligus Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menyarankan beberapa hal yang harus ditingkatkan agar Jakarta bisa menjadi kota global, salah satunya meningkatkan sumber daya manusia.
Selanjutnya yaitu menangani kawasan kumuh atau slump area. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan konsolidasi lahan untuk memindahkan penduduk yang tinggal di kawasan kumuh ke tempat yang layak huni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Land konsolidasi yang sudah ada dan sudah di-mapping oleh Kementerian PU untuk kota-kota besar itu harus kita eksekusi. Karena penting, land konsolidasi perlu diterapkan se-ambisi mungkin, se-signifikan mungkin karena untuk menunjang tadi lingkungan yang baik dan sehat, dan slump area lebih menurun," katanya kepada wartawan di Novotel Cikini, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ditambah lagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyediakan 19.380 unit hunian layak dan terjangkau. Hal ini tentunya diharapkan bisa menurunkan kawasan kumuh di Jakarta.
"Sehingga harapannya masyarakat atau warga Jakarta yang di-slump area di DKI itu bisa pindah dengan baik dan juga tidak merugikan warganya itu sendiri," tutunya.
Andira Reoputra menuturkan, untuk menangani slump area, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan sektor swasta serta BUMD harus bekerja sama dengan baik.
Di temui terpisah, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, untuk menuju kota global perlu adanya peningkatan dari sisi kenyamanan dan keamanan hunian dengan menerapkan transit oriented development (TOD). Selain itu, ada juga konsep urban regeneration yaitu menata apa yang sudah ada pada suatu kawasan.
"Kita lakukan revitalisasi, pembenahan, regulasi-regulasinya pun juga harus bisa diterapkan dengan baik sehingga ekonominya tumbuh. Dan kemudian masyarakatnya juga tidak malah justru terjebak dalam sebuah ketimpangan," ujarnya kepada wartawan.
AHY juga mengungkapkan perlunya mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Hal itu karena sampai saat ini masih terlihat wajah kemiskinan kota di mana di samping gedung-gedung besar masih ada kawasan kumuh yang dihuni oleh masyarakat.
"Saya rasa ini konsep besar, semuanya harus diintegrasikan. Sekali lagi, kami di Kemenko Infrastruktur tentu tidak boleh terjebak hanya menyiapkan uang untuk pembangunan fisik, tapi harus menyiapkan ekosistem agar manusia, agar masyarakat yang tinggal di dalamnya, itu bisa hidup dengan aman, nyaman, makmur, sejahtera dan berkelanjutan," tutupnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/zlf)