Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal juga sebagai bedah rumah masih belum terlihat realisasinya. Padahal seharusnya tahun ini sudah bisa berjalan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan program BSPS itu bisa dijalankan tahun ini, namun karena aturan teknisnya belum selesai jadi belum bisa dijalankan.

"Sebenarnya kami di Kementerian Perumahan dikejar tahun ini, tahun kemarin itu, cuman kan kita belum menyelesaikan, ada banyak peraturan teknis yang membuat itu nggak bisa dijalankan. Itu yang saya bilang nol sampai hari ini (BSPS) nol karena aturan teknisnya belum ada," katanya usai acara Konferensi Pers The Hud Institute dalam rangka memperingati Hapernas 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan gelar wicara Pembangunan Perumahan dan Perkotaan yang berkelanjutan di Intro Jazz Bistro, BSD, Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).

Walau demikian, saat ini sudah ada peraturan menteri terkait BSPS dan baru mulai melakukan sosialisasi hingga perekrutan tenaga pendamping. Untuk besaran uang yang diberikan sekitar Rp 20 juta per rumah, sudah termasuk biaya material rumah.

"Saya dengar peraturan menterinya sudah selesai, tapi sosialisasinya baru dijalankan. Dan itu nanti kan ada rekrutmen tenaga pendampingkan, sosialisasi, rekrutmen pendamping, baru koordinasi dengan wilayah kan, karena rumah itu kan di daerah semua," tuturnya.

Fahri menuturkan, BSPS ini merupakan program renovasi rumah tidak layak huni. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan sanitasi masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menuturkan, ada sekitar 20 juta backlog rumah tidak layak huni. Menurutnya, daerah pedesaan membutuhkan bantuan renovasi karena biasanya masyarakat di sana memiliki tanah namun rumahnya masih tidak layak huni.

Untuk tahun ini, program BSPS ditargetkan bisa merenovasi 45.000 unit rumah. Sementara itu, pada 2026 BSPS ditargetkan untuk dua juta unit rumah dengan anggaran Rp 43,6 triliun.

Sebagai informasi, belum lama ini Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah yang belum membuahkan hasil hingga saat ini. Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari pembangunan dan renovasi rumah, namun hingga saat ini dirasa sulit untuk mencapai target tersebut.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), Fahri mengaku sudah meminta maaf kepada Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait progres Kementerian PKP.

"Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu. Kita ini nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam padahal itu bukan KPI kita," katanya di Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya salah satu yang menjadi key performance indicator (KPI) dari Kementerian PKP adalah renovasi rumah yang dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Saat ini masih belum ada progres lantaran aturannya baru terbit.

Ia pesimistis program tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena aturannya masih terbilang baru. Selain itu juga belum ada petunjuk teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini